Inggris dan Turki Sepakati Kerja Sama Penanganan Imigran Ilegal

JAKARTA - Inggris mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Turki guna memperlambat arus imigran ilegal yang melewati negara Mediterania tersebut dalam perjalanan mereka ke Eropa, termasuk operasi polisi gabungan melawan jaringan penyelundup dan perdagangan suku cadang kapal.

Dengan isu migrasi ilegal yang menjadi agenda politik utama di Inggris menjelang pemilihan umum tahun depan, London akan mendukung pusat operasional kepolisian Turki yang baru, yang akan membangun kerja sama yang sudah ada dalam hal penegakan hukum.

Data bea cukai akan dipertukarkan dengan lebih cepat di bawah nota kesepahaman yang baru, kata Pemerintah Inggris dalam sebuah pernyataan.

"Kemitraan kami dengan Turki, teman dekat dan sekutu, akan memungkinkan lembaga penegak hukum kami untuk bekerja sama dalam masalah internasional ini dan mengatasi rantai pasokan kapal kecil," kata Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, melansir Reuters 9 Agustus.

Diketahui, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menjadikan pengurangan jumlah migran ilegal yang tiba di Inggris sebagai janji utama untuk tahun ini, saat ia mencoba untuk mempersempit keunggulan Partai Buruh yang besar dalam jajak pendapat.

Minggu ini, Inggris mulai memindahkan beberapa migran ke sebuah tongkang perumahan besar di pantai selatan, bagian dari rencana untuk menghapus apa yang disebut pemerintah sebagai "tarikan" hotel untuk mereka yang tiba di pantai negara itu dengan perahu-perahu kecil.

Sementara mengutip Daily Sabah, pusat operasional baru akan memperkuat kerja sama antara Badan Kejahatan Nasional dan staf Intelijen Kantor Pusat yang berbasis di Turki dengan rekan-rekan mereka di negara itu.

Kolaborasi yang diperkuat antara Inggris dan Turki akan menjadi pusat pembahasan pada pertemuan Dialog Migrasi Inggris-Turki mendatang, yang dijadwalkan digelar musim gugur mendatang di London.

Terletak di antara Asia dan Eropa, ribuan orang tiba di Turki untuk tinggal secara ilegal maupun menyeberang ke Eropa secara diam-diam setiap tahun.

Di sepanjang perbatasan tenggara, Turki telah menerapkan serangkaian tindakan, termasuk operasi anti penyelundupan, lebih banyak patroli dan tembok perbatasan yang masih dalam pembangunan, untuk membendung migrasi tidak teratur dan melaporkan hasil nyata.

Tahun lalu, total 124.441 migran gelap dideportasi kata Kementerian Dalam Negeri. Data yang dibagikan oleh kementerian mengungkapkan, ini adalah jumlah deportasi tertinggi dalam sejarah Turki, naik sekitar 161 persen dibandingkan tahun 2021.

Meski, sejak Januari 2023, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah migran gelap di perbatasan, kata para analis.