Ekonom Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Mencapai 5,1 Persen di Akhir 2023
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia di akhir tahun 2023 diproyeksikan berkisar di angka 5,1 persen year on year (yoy). Hal ini disampaikan Ryan Kiryanto, ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/LPPI.
"Game changer yang mendorong pertumbuhan PDB adalah pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mendorong lonjakan mobilitas orang, barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh cukup tinggi, berkisar 4,9% yang secara historis setara dengan 53% dari total pembentukan PDB Indonesia 2023," ujar Ryan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin 7 Agustus.
Ryan menuturkan, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga tumbuh positif, terlihat dari capaian nilai investasi di kuartal II yang tetap konsisten secara proporsional.
Berikutnya disampaikan bahwa surplus neraca dagang dalam 30 bulan berturut-turut juga menopang pertumbuhan ekonomi dari aktivitas ekspor dan impor, tecermin dari capaian Purchasing Manager Index (PMI) di zona ekspansi (di atas level 50, tepatnya berkisar 52).
Sementara itu cadangan devisa juga tercatat cukup tinggi berkisar US$139 miliar, sebuah angka yang dianggap cukup untuk memenuhi kewajiban internasional lebih dari 6 bulan, jauh di atas threshold 3 bulan.
Baca juga:
Ini diperkuat dari data pertumbuhan kredit tahunan yg sebesar 9% yoy dan indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI yg mencapai kisaran 6.800-6.900 dengan jumlah emiten yg terus bertambah. Inflasi juga terkendali sesuai ekspektasi menuju kisaran 2-4%.
"Dengan game changer PPKM yg dicabut itu, membuat dorongan konsumsi rumah tangga melonjak di waktu perayaan lebaran Idulfitri pada 22 April lalu, menopang konsumsi akmamin (akomodasi, makanan dan minuman) atau sektor horeka (hotel, restoran dan kafe). Pengeluaran konsumsi pemerintah juga lebih baik di Kuartal II dibanding di Kuartal I sehingga mampu menopang aktivitas ekonomi dari pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah," jelas Ryan.