Meta Akui Blokir Warga Uni Eropa yang Akses Threads dengan VPN
JAKARTA - Meta mulai menindak warga negara Uni Eropa (UE) yang menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN) untuk mengakses media sosial barunya, Threads.
Mereka, warga UE yang bergabung dengan Threads belum lama ini menyadari tiba-tiba tidak dapat mengunggah sesuatu di media sosial tersebut. Mengetahui hal ini, telah menjadi pemberitaan publik.
Raksasa teknologi itu kemudian mengaku telah mengambil tindakan tambahan, ditujukan pada warga UE yang menggunakan VPN untuk mengakses Threads.
"Threads saat ini tidak tersedia di sebagian besar negara di Eropa dan kami telah mengambil langkah tambahan untuk mencegah orang yang berada di sana mengaksesnya saat ini," ujar Meta kepada TechCrunch dikutip Senin, 17 Juli.
VPN sering digunakan orang untuk melewati pembatasan akses online. Meski Threads belum tersedia di UE, tetapi ada pengecualian untuk non-anggota seperti Inggris.
Meta berharap suatu hari nanti dapat membawa Threads ke lebih banyak negara di masa depan, karena Eropa adalah pasar yang penting bagi perusahaan.
"Eropa terus menjadi pasar yang sangat penting bagi Meta dan kami berharap Threads tersedia di sini di masa mendatang," ungkap Meta.
Baca juga:
- Wallet Pay Luncurkan Solusi Pembayaran Kripto di Telegram, Tapi Indonesia Belum Bisa
- Kecerdasan Buatan Masuk ke Industri Hollywood, Aktor Mogok karena Usulan Pemindaian AI
- Bappebti Segera Luncurkan Bursa Kripto Nasional Juli Ini
- Coinbase Hentikan Layanan Staking di Empat Negara Bagian AS Setelah Mendapat Tuntutan Regulator
Tidak sedikit pengguna UE yang menggunakan VPN mengeluh atas tindakan Meta tersebut. Namun, banyak pertimbangan mengapa perusahaan tidak segera membawa Threads ke UE.
Hal ini karena aplikasi tersebut melacak pengguna, mengumpulkan berbagai data pribadi, termasuk informasi yang sangat sensitif seperti data kesehatan, keuangan, lokasi akurat, riwayat penelusuran, kontak, dan riwayat pencarian.
Sederet peraturan itu akan menciptakan tantangan hukum dan peraturan untuk Meta di UE. Di bawah undang-undang perlindungan data negara tersebut alias GDPR, Meta memerlukan dasar hukum yang valid untuk memproses data pribadi tersebut secara legal untuk penargetan iklan.