Pemerintah China Perketat Regulasi AI, Fokus pada Konten dan Perizinan

JAKARTA -Pemerintah China sedang mempertimbangkan regulasi tambahan terhadap pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang menekankan pengendalian konten dan perizinan.

Menurut laporan Financial Times pada 11 Juli, Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) ingin menerapkan sistem yang mengharuskan perusahaan lokal untuk mendapatkan lisensi sebelum merilis sistem AI generatif.

Langkah ini menandakan pengencangan terhadap regulasi draf awal yang dirilis pada bulan April, yang memberikan perusahaan waktu 10 hari kerja setelah peluncuran produk untuk mendaftarkannya kepada otoritas.

"Skema perizinan baru ini diperkirakan akan dimasukkan sebagai bagian dari regulasi yang akan datang dan diperkirakan akan dirilis pada akhir bulan ini," kata sebuah sumber kepada FT.

Juga termasuk dalam draf regulasi bulan April adalah tinjauan keamanan wajib terhadap konten yang dihasilkan oleh AI.

Pemerintah menyatakan dalam drafnya bahwa semua konten harus "menggambarkan nilai-nilai sosialis inti" dan tidak boleh "meruntuhkan kekuasaan negara, menganjurkan penggulingan sistem sosialis, menghasut pemisahan negara, atau merusak persatuan nasional."

Perusahaan teknologi dan e-commerce China, Baidu dan Alibaba, keduanya telah merilis alat AI tahun ini, yang terakhir bersaing dengan AI chatbot populer ChatGPT.

Menurut sumber dalam laporan FT, kedua perusahaan tersebut telah berhubungan dengan regulator dalam beberapa bulan terakhir untuk menjaga produk mereka sesuai dengan aturan baru.

Selain implikasi yang disebutkan di atas dalam regulasi yang akan datang, draf juga menyatakan bahwa otoritas China telah menetapkan bahwa perusahaan teknologi yang membuat model AI bertanggung jawab sepenuhnya atas konten yang dibuat menggunakan produk mereka.

Regulator di seluruh dunia telah meminta regulasi terhadap konten yang dihasilkan oleh AI. Di Amerika Serikat, Senator Michael Bennet baru-baru ini menulis surat kepada perusahaan teknologi yang mengembangkan teknologi ini untuk memberi label pada konten yang dihasilkan oleh AI.

Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Nilai dan Transparansi, Vera Jourova, juga baru-baru ini mengatakan kepada media bahwa ia percaya alat AI generatif dengan "potensi untuk menghasilkan disinformasi" perlu memberi label pada konten yang dihasilkan untuk menghentikan penyebaran disinformasi.