Santai Sudah Punya Tiket Capres, PDIP Yakin Banyak Partai Minat Ajak Koalisi

JAKARTA - Di tengah partai-partai politik sibuk silaturahmi untuk menjajaki koalisi di bulan Ramadan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru terkesan santai.

PDIP bahkan telah menyatakan akan memulai membuka komunikasi untuk kerjasama dengan parpol lain setelah Lebaran nanti.

Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno, mengungkapkan alasan partainya tak terburu-buru dalam menanggapi wacana koalisi besar yang digagas lima ketua umum parpol pendukung pemerintah.

Menurutnya, ibarat kereta api partainya sudah siap berangkat dengan tiket yang sudah dipegang. Karena itu, Hendrawan meyakini, banyak partai politik yang berminat berkoalisi dengan PDIP.

"Kami tentu akan bekerja sama dengan parpol lain. Karena kami sudah punya tiket, dan berangkat dari niat baik, maka kami percaya banyak yang akan berminat," ujar Hendrawan, Jumat, 14 April.

"Ibarat kereta api, lokomotifnya dengan enerji besar, sudah siap berangkat," sambungnya.

Selain itu, lanjut Hendrawan, sebagai satu-satunya partai yang sudah punya tiket capres, PDIP hanya tinggal menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Di mana, Presiden ke-5 RI itu itu sudah memberi dua isyarat saat Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP, pada 10 Januari lalu. Pertama, yang diusung adalah kader partai. Kedua, tidak mungkin Ketum PDIP membawa partai masuk sumur.

"Dua indikasi ini, menjadi bahan pembicaraan, renungan dan spekulasi kader," jelasnya.

Oleh karena itu, anggota DPR itu mengatakan, PDIP akan melihat terlebih dulu apa menu kerjasama politik yang ditawarkan parpol lain untuk berkoalisi, terlebih dengan rencana pembentukan koalisi besar.

"Kalau belum apa-apa sudah pakai syarat ini itu, kerja sama bisa berubah jadi kerja paksa," tegasnya.

Lagipula, tambah Hendrawan, PDIP lebih memilih menggunakan diksi kerjasama. Sebab, menurutnya, istilah koalisi dan oposisi ditemukan dalam sistem parlementer, di mana kepala negara dipisahkan dari kepala pemerintahan.

"Dalam sistem presidential, kerja sama dan musyawarah yang harus lebih ditonjolkan. Koalisi sifatnya lebih limitatif, menyiratkan matematika bagi-bagi kursi dan rezeki yang ketat," kata Hendrawan.