Soal RUU Kesehatan, Menkes Beberkan Layanan Rumah Sakit Paling Banyak Dapat Masukan Publik
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan topik pelayanan rumah sakit paling mendapat perhatian masukan masyarakat saat public hearing Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
"Sebanyak 25 topik yang paling ramai yang kami dapat masukan dari public hearing, website, dan surat, yaitu mengenai rumah sakit, tenaga kesehatan, aborsi, sistem jaminan sosial, dan kemandirian obat dan farmasi," kata Menkes saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Rabu 5 April, disitat Antara.
Sedangkan topik teratas yang masuk melalui website Kemenkes, berkaitan dengan pengelompokan dan kualifikasi SDM kesehatan, registrasi dan perizinan, BPJS dan rumah sakit.
"Ada satu topik sangat tinggi karena ada satu kelompok teknologi kesehatan yang ingin jadi nakes sendiri. Dia membombardir website kami dengan submission dari robot, jadi masukannya paling banyak," tuturnya.
Kemenkes telah menyelenggarakan partisipasi publik dan sosialisasi RUU Kesehatan pada 13-31 Maret 2023 dengan melibatkan 115 kegiatan partisipasi publik, 1.200 pemangku kebijakan yang diundang, dan 72.000 peserta.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, Kemenkes telah menghimpun 6.011 masukan terkait RUU Kesehatan melalui kegiatan public hearing. Sekitar 75 persen di antaranya telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil pertimbangan dan pemberian penjelasan.
Baca juga:
- Bantah Berlandaskan Klenik, Hasto Beberkan 6 Alasan PDIP Tolak Israel di Piala Dunia U20
- Anggota Komisi I DPR Minta Bareskrim Korek Dalang Perdagangan Orang ke Timur Tengah
- Lagi-lagi Beri Sinyal Sandiaga Uno Bakal Gabung, PPP Ngaku Sudah Siapkan Jabatan di Partai
- Jakpro Persiapkan JIS Gelar Pertandingan Liga Indonesia Musim 2024-2025
Seperti diketahui, isu terkait rumah sakit ramai diperbincangkan masyarakat usai pemerintah menyampaikan kabar tentang fenomena pasien berobat ke luar negeri.
Sedangkan isu tenaga kesehatan berkaitan dengan jumlah dokter dan dokter spesialis yang belum merata, hingga biaya pendidikan kedokteran yang mahal.
DPR telah resmi mengirimkan draf RUU Kesehatan kepada pemerintah pada pekan lalu untuk dibahas bersama, setelah RUU tersebut disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna pada Februari 2023.
Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR.
Menteri lain yang ditunjuk, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan HAM.