Epidemiolog Sesalkan Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin COVID-19: Dia Dokter, Harusnya Paham Cara Kerja Vaksin
JAKARTA - Epidemiolog Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Defriman Djafri menyayangkan sikap anggota DPR Ribka Tjiptaning yang menolak vaksinasi COVID-19.
"Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini," kata Defriman dikutip Antara, Kamis, 14 Januari.
Menurut dia, Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR yang punya latar belakang keilmuan bidang kesehatan. Ribka sambung Defriman harusnya membantu pemerintah menjelaskan kebaikan vaksin kepada masyarakat.
Menurut dia, tanggapan politikus PDI-P terkait dampak vaksin kaki gajah dan vaksin polio yang pernah terjadi di Indonesia tidak bisa digeneralisir.
Sebab, efek samping yang terjadi pada beberapa orang tersebut bisa saja karena kesalahan prosedur atau kesalahan skrining awal.
Sebagai seorang epidemiolog ia berpandangan seharusnya Ribka yang juga wakil rakyat di Senayan ikut mendorong suksesnya vaksinasi di Tanah Air.
"Apalagi ini baru tahap satu yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang termasuk mahasiswa kedokteran yang di pelayanan," kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand tersebut.
Jika tahap pertama sukses, maka ke depannya akan lebih sistematis. Namun, jika tenaga kesehatan takut atau anggota DPR menolak divaksin maka masyarakat juga bisa menolak.
Baca juga:
- Dirut Bio Farma: Vaksin Polio Bikin Lumpuh, Tidak Seperti Itu Informasinya Bu Ribka
- Waspada, Sikap Penolakan Vaksin dari Ribka Tjiptaning Bisa Mempengaruhi Orang Lain
- Singgung Jokowi Makin Nggak Jelas, Ribka Tjiptaning Ingatkan Menkes: Adinda Menteri, Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyat
- Politikus PDIP Ribka Tjiptaning: Saya Tidak Mau Divaksin COVID-19, Kalau Disanksi Rp5 Juta Mending Bayar
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan menolak vaksin COVID-19. Mbak Ning, sapaannya, lebih memilih membayar denda bila disanksi karena menolak vaksinasi COVID-19.
“Kedua, persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Saya tetap tidak mau divaksin mau sampai 63 tahun bisa divaksin, saya 63 ini. Di DKI semua anak cucu saya (kalau) dapat sanksi Rp5 juta, mending gw bayar, jual jual mobil kek. Begimana Bio Farma masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” kata Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma yang disiarkan lewat YouTube DPR RI, Selasa, 12 Januari.
Bukan tanpa alasan politikus PDIP Mbak Ning ini menolak vaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning punya pengalaman soal vaksin lainnya yang justru membawa kerugian.
“Pengalaman saya saudara menteri, ini saya ngomong lagi di rapat, vaksin polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12, karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk ke Indonesia Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin, saya menolak vaksin, kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” papar Ribka tegas di depan Menkes.