Benny K Harman Tengarai Mahfud MD Punya Motif Politik Ungkap soal Rp349 T, Apa Sudah Jadi Oposisi?

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengungkap alasan menantang Menkopolhukam Mahfud MD untuk menjelaskan secara terang benderang persoalan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Benny menengarai Mahfud mempunyai motif politik lantaran temuannya itu diungkap ke publik. Bahkan, politikus Demokrat itu menduga ada motif ingin memojokkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya tantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi, analisis di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan secara lengkap maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik," ujar Benny dalam RDPU Komisi III DPR dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret.  

"Jangan-jangan kelompok ini tidak suka Sri Mulyani jadi Menkeu lagi pada 2024," imbuhnya.

Benny menekankan, Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK merupakan anggota komite tersebut. Mahfud, seharusnya dapat menyelesaikan polemik transaksi Rp 349 triliun secara internal.

Karena kecurigaan itu, Benny hingga menyebut Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi. Sebab, kata dia, Mahfud seperti melakukan perlawanan di dalam kabinet.

"Kami oposisi bingung juga. Senang juga kita ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam," kata Benny .

Legislator Demokrat dapil NTT itu mengatakan, kegaduhan yang ditimbulkan terkait transaksi janggal tidak hanya membuat bingung masyarakat. Tetapi juga anggota DPR, termasuk kubu oposisi pemerintah.

"Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan, judgement yang sifatnya final, hipotetik apa yang saya sampaikan. Apalagi setelah ibu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yg bapak Mahfud sampaikan, maka, rakyat bingung, jangankan publik bingung , kami yg anggota dewan ini apalagi yang di posisi pak Mahfud bingung juga," katanya.

Benny mengetahui tugas Mahfud MD sebagai ketua komite sudah jelas, bahkan melakukan koordinasi dengan anggota. Namun, dia meminta agar Mahfud mempertanggungjawabkan tugasnya untuk memanggil Menkeu terkait temuan di lembaganya agar terang benderang.

"Itu dalam logika saya, sebagai anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasan mengapa tidak itu dilakukan, itu pertanyaan saya ke pak Ivan, maka, kalau ini tidak ada penjelasan dugaan saya tadi bahwa pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan," pungkasnya.