Komisi III DPR Ambil Persetujuan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Besok
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya akan mengambil persetujuan terkait dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA), Selasa (28/3) malam.
"Besok malam," kata Bambang Pacul, sapaan karibnya dilansir ANTARA, Senin, 27 Maret.
Dalam rapat pleno pengambilan persetujuan tersebut, Komisi III DPR akan mendengarkan pandangan dari sembilan fraksi yang ada di parlemen dan pelaksanaannya secara terbuka.
"Komisi III tentu terdiri dari sekian banyak fraksi. Dari sembilan fraksi ini, tentu akan punya pendapat, besok kita dengarkan saja," ujarnya.
"Nanti rapatnya terbuka, fit and proper test terbuka, nanti kalau misalnya ini (calon hakim agung dan hakim ad hoc) kok enggak masuk, ini kok masuk, boleh ditanyakan,” sambungnya.
Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk calon hakim agung dan hakim ad hoc pada MA pada hari Senin dan Selasa (28/3).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan paling lama 60 menit, termasuk 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
"Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon hakim paling lama 5 menit," katanya saat memimpin rapat.
Baca juga:
- Gubernur Bali Wayan Koster Dulu Ngebet Gelar Piala Dunia U-20 di Bali, Kini Malah Menolak Israel hingga Drawing pun Dibatalkan
- Dewas KPK Harap Firli dkk Berani Ungkap Kasus Besar yang Menarik Perhatian Publik
- Banjir di Sepaku Diklaim Bukan Dampak IKN, Otorita Bangun Bendungan Agar Nanti Ibu Kota Tak Tergenang
- Cek Ulang TKP, Kejanggalan Kematian Bripka Arfan Saragih yang Disebut Bunuh Diri dengan Sianida Diselidiki
Enam calon hakim agung yang mengikuti tes, yakni Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA), Imron Rosyadi (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda), dan Sukri Sulumin (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda).
Selanjutnya, Lulik Tri Cahyaningrum (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA), Lucas Prakoso (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA), dan Triyono Martanto (Wakil Ketua II Pengadilan Pajak).
Tiga calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM), yakni M. Fatan Riyadhi (mantan hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Banda Aceh), Heppy Wajongkere (pengacara pada Firma Hukum Heppy Wojongkere & Partners), dan Harnoto (anggota Polri)