8 Parpol di Aceh Bentuk Koalisi Pidie Bersatu, Tapi Bukan untuk 'Kalahkan' Partai Aceh di DPRK

BANDA ACEH - Delapan dari sembilan partai politik (parpol) yang menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie membentuk dan mendeklarasikan Koalisi Pidie Bersatu sebagai upaya mewujudkan perubahan dan kesejahteraan masyarakat.

"Koalisi ini bukan untuk mengalahkan Partai Aceh (partai lokal) di DPRK, tidak ada musuh atau lawan, tetapi hanya ingin memperbaiki sekaligus merestorasi," kata Ketua DPD Demokrat Teuku Syawal di Sigli dilansir ANTARA, Selasa, 21 Maret.

Syahwal menyebutkan delapan partai nasional tersebut, yakni Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Partai Darul Aceh (PDA), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan NasDem.

Delapan partai tersebut bersepakat dan berkomitmen membentuk Koalisi Pidie Bersatu dalam rangka mengemban misi perubahan yang berkeadilan sosial demi kemaslahatan pembangunan masyarakat di kabupaten setempat.

Dengan adanya koalisi ini, menurut dia, secara bersama-sama dalam kesamaan visi dan misi mereka akan mengambil peran melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk Pidie.

Sementara itu, Ketua DPD ll Golkar Pidie T. Saifullah mengatakan Koalisi Pidie Bersatu ini bertujuan menguatkan sinergitas, harmonisasi, dan solidaritas kritis atas tersumbatnya komunikasi politik dalam pengawasan berbagai kebijakan pembangunan di sana.

"Delapan parpol yang bergabung sepakat dan bertekad memperjuangkan landasan nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran yang telah kami diskusikan," kata T. Saifullah.

Adapun poin tersebut, lanjut dia, peran dan kedudukan anggota DPRK Pidie dalam penyerapan serta penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan, kemajuan daerah selama ini masih berjalan di tempat atau ambigu.

Karena itu, pihaknya sepakat mewujudkan kesadaran kritis legislator secara individual maupun kelembagaan dalam mengawasi jalannya kepedulian kinerja pemerintahan yang terkesan makin sarat kepentingan personal, pejabat eksekutif, dan kelompok partai politik tertentu sehingga praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) makin mencengkram.

Koalisi tersebut juga akan mengawal keberlangsungan agenda pemilu yang harmonis, berintegritas, jujur, dan adil serta menolak berbagai bentuk keculasan agar terwujudnya kepemimpinan eksekutif dan legislatif yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik strategis di lembaga DPRK Pidie, kata dia, harus dibahas dan diputuskan sesuai dengan hasil musyawarah bersama koalisi ini.

Selain itu, pihaknya juga menyepakati bahwa poin-poin yang dituangkan tersebut akan dirumuskan lebih realistis dan diterjemahkan lebih lanjut pada rencana aksi konstruktif, sistematis, dan berkelanjutan.

"Dengan beberapa komitmen ini, kami berharap dapat menjadi landasan untuk membangun Pidie yang berubah dan bermartabat sebagaimana mestinya," kata T. Saifullah.