Kerap Sebut Tak Tahu Alokasi APBD DKI, Pj Gubernur Heru Diminta Paham Alur Anggaran Selama Menjabat

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan, ramai dibahas soal alokasi-alokasi anggaran dalam APBD tahun 2023 seperti pengadaan mobil dinas Gubernur DKI hingga rehabilitasi rumah dinas.

Namun, saat ditanya mengenai penganggaran tersebut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahuinya. Ia justru menyerahkan tanggung jawab penjelasan penganggaran kepada anak buahnya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, Heru tak bisa hanya mengandalkan jajaran Pemprov DKI dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, meskipun baru diangkat sebagai Pj Gubernur pada Oktober 2022, di mana saat itu penyusunan anggaran telah berjalan.

"Pak gubernur ini harusnya sebagai seorang leader, memang secara manajerial dia harus tahu alokasi-alokasi anggaran untuk apa, dia harus tahu. Meskipun tidak detail, dia harus tahu. Jadi kalau mengatakan tidak tahu, ini malah jadi aneh," kata Trubus saat dihubungi VOI, Senin, 20 Maret.

Heru memang sempat melakukan gebrakan program pemerintah yang selama ini mangkrak, seperti kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung dan normalisasi Ciliwung. Namun, hal itu belum cukup.

Trubus mencontohkan, ketika dihadapkan pada persoalan kebakaran depo Pertamina Plumpang yang merembet ke permukiman warga, Heru tidak punya solusi yang jelas untuk memfasilitasi hunian jangka panjang untuk korban kebakaran.

"Pada saat kasus kebakaran depo Plumpang pun, dia enggak berbuat apa-apa. hanya menyerahkan solusinya kepada Pertamina. Padahal, itu tugasnya gubernur untuk menyelesaikan solusi jangka panjang atas kebutuhan hunian warga khususnya korban yang rumahnya terdampak kebakaran," cecar Tribus.

"Lagipula, kan beliau enggak ada beban kampanye. Seharusnya, Pak Heru bisa merelokasi warga ke tempat yang lebih baik, lebih berpihak kepada masyarakat terdampak dengan anggaran yang ada," lajutnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI berencana melakukan pembelian kendaraan dinas operasional (KDO) bermerek Hyundai Ioniq 5 Signature kepada Heru. Mobil dinas listrik ini memang sudah direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun 2023 untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan membeli mobil dinas jenis jip untuk Heru. Saat awal ditanya mengenai hal ini, Heru mengaku tidak tahu. Tak lama, akhirnya anak buahnya menjelaskan bahwa mobil dinas ini dibeli lantaran Heru belum mendapat fasilitas kendaraan dari Pemprov DKI.

Selama ini, Heru masih menggunakan mobil dinas dari Kemensetneg dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Lain lagi, Pemprov DKI juga menganggarkan Rp2,9 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas Heru di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, lewat APBD tahun ini. Namun, saat ditanya, ia juga mengaku tidak tahu dan baru akan meminta penjelasan kepada anak buahnya mengenai hal tersebut.