KKP Musnahkan 60 Kg Olahan Ikan Ilegal di Ternate
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan 60 kg daging olahan ikan dan bumbu makanan di Ternate, Maluku Utara yang tidak memiliki izin edar serta tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan.
Pemusnahan ini juga merupakan bagian dari penguatan pengawasan pangan sehat dan bermutu menjelang bulan suci Ramadan.
"Kita bersinergi dengan teman-teman Polri, BPOM, Karantina Pertanian, Bea Cukai agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan sehat bermutu di bulan Ramadan," kata Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate Arsal Azis dilansir ANTARA, Jumat, 17 Maret.
Pemusnahan barang-barang yang berasal dari Cikupa-Tangerang ini dilakukan karena tidak dilengkapi dengan Surat Kesehatan dari area asal.
"Kita mencegah sesuatu yang buruk, jangan sampai masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak terjamin mutu dan kualitas produknya," imbuhnya.
Baca juga:
- Istrinya Viral Bergaya Mewah, Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro Bakal Diklarifikasi Kekayaannya
- Wapres Minta Penegakan Aturan terhadap WNA Jangan Sampai Bikin Takut Turis Asing Datang ke RI
- 15 Senjata Api Ditemukan Saat KPK Geledah Rumah Dito Mahendra
- Pj Gubernur DKI Heru Budi Pastikan Kemenhub Sudah Terbitkan Izin Trase LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
Selain itu, ungkapnya, penindakan pangan ilegal ini juga dalam rangka melindungi sumber daya, menjaga keamanan hayati dan mutu ikan.
Karenanya, Arsal mengajak masyarakat untuk memastikan dan berhati-hati dalam membeli olahan ikan di pasar, terutama jika produk tersebut tidak memiliki label keamanan pangan dan tidak jelas asal usulnya.
"Masyarakat juga dapat memastikan keamanan ikan yang akan mereka beli dengan membeli olahan ikan di toko yang terpercaya dan memiliki izin dari pemerintah," katanya.
Adapun proses pemusnahan ikan ilegal dan produk olahan dilakukan dengan cara dibakar di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, untuk mencegah produk olahan ikan tersebut dijual ke pasar atau dikonsumsi oleh masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan mereka.