Bamsoet Ingin Formula E Digelar Sampai 2030, PSI: Apa Dampaknya ke Penggunaan Mobil Listrik Masyarakat?

JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan keinginan Ketua Dewan Pengarah Formula E, yakni Ketua MPR RI Bambang Sesatyo agar Formula E digelar sampai tahun 2030.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo memandang, gelaran balap mobil listrik ini juga tidak menjadi pemicu peningkatan penggunaan kendaraan berbasis listrik oleh masyarakat.

"Sekarang apa sih dampak langsungnya terhadap penggunaan mobil listrik oleh masyarakat? Apakah ada?" ungkap Anthony kepada wartawan, Kamis, 16 Maret.

Saat ini, pemerintah memang mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik dengan tujuan menurunkan tingkat polusi udara dan bebas emisi. Namun, menurut Anthony, Formula E tidak begitu berperan dalam hal ini.

Lebih baik, lanjut Anthony, PT Jakarta Propertindo selaku BUMD penyelenggara Formula E mengalihkan biaya penyelenggaraan balapan untuk membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di banyak titik.

"Mendingan, uangnya (penyelenggaraan Formula E) itu kan dipakai untuk bikin charging mobil-mobil listrik di mana-mana, biar itu menjadi insentif buat orang-orang yang mau beli mobil listrik," ujarnya.

Ketua Dewan Pengarah atau Steering Committee (SC) Formula E Bambang Soesatyo (Bamsoet) punya harapan ambisius soal gelaran Formula E di waktu mendatang. Ia menginginkan balapan mobil listrik ini bisa dilaksanakan di Indonesia hingga tahun 2030.

Hal ini disampaikan Bamsoet usai menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka membahas Formula E tahun ini. Bamsoet menemui Heru bersama Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo.

Menurut dia, perpanjangan kontrak Formula E hingga tahun 2030 bisa saja dilakukan. Mengingat, mulai tahun ini hingga 2024, Formula E digelar dengan skema business to business (B2B) antara PT Jakarta Propertindo dengan Formula E Operation.

 

"Nanti kalau negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicarakan, sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontraknya," kata Bamsoet di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 14 Maret.