Khawatir Data Pengguna Dikirim ke China, Inggris Pertimbangkan Larangan TikTok di Ponsel Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah Inggris sedang meninjau apakah aplikasi video yang dimiliki oleh perusahaan asal China, TikTok, harus dilarang di telepon pemerintah. Hal itu dikatakan ileh Menteri Keamanan Inggris, Tom Tugendhat pada Selasa, 14 Maret.

TikTok semakin menjadi fokus perhatian karena kekhawatiran bahwa data pengguna bisa berakhir di tangan pemerintah China, yang dapat merusak kepentingan keamanan Barat.

Amerika Serikat, Kanada, Belgia, dan Komisi Eropa adalah di antara negara-negara yang telah melarang aplikasi, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance Ltd, dari perangkat pemerintah.

"Memahami secara tepat apa tantangan yang dihadapi aplikasi ini dan apa yang mereka minta dan bagaimana mereka mencapai hidup kita sangat penting," kata Tugendhat kepada Sky News ketika ditanya apakah dia ingin melihat TikTok dilarang dari telepon pemerintah Inggris.

"Itulah mengapa saya telah meminta Pusat Keamanan Siber Nasional untuk meneliti hal ini. Saya belum mendapatkan jawaban. Jadi saya tidak akan memberi Anda jawaban itu. Saya tidak bisa," ucanya yang juga dikutip Reuters.

Dalam wawancara terpisah dengan Times Radio, Tugendhat mengatakan: "Kita perlu memastikan bahwa ponsel kita bukan spyware, tetapi alat yang berguna bagi kita."

TikTok sendiri mengatakan bahwa mereka akan kecewa dengan pelarangan tersebut.

"Keputusan serupa di tempat lain didasarkan pada kekhawatiran yang salah dan tampaknya didorong oleh geopolitik yang lebih luas, tetapi kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi setiap kekhawatiran," kata juru bicara TikTok. Ia menambahkan bahwa mereka telah mulai mengambil langkah-langkah untuk lebih melindungi data pengguna Eropa.

Pekan lalu, Gedung Putih mendukung legislasi untuk memberikan administrasi kekuatan baru untuk melarang TikTok dan teknologi berbasis asing lainnya jika mereka mengancam keamanan nasional.

Pada Senin, 13 Maret, Inggris menyebut China sebagai "tantangan yang menentukan zaman" bagi tatanan dunia dalam pembaruan rencana keamanan dan kebijakan internasionalnya.

Ditanya selama kunjungan ke Amerika Serikat pada Senin lalu apakah pemerintah sedang mempertimbangkan pelarangan TikTok, Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan kepada ITV: "Kami melihat apa yang dilakukan sekutu kami." Ini berarti sinyal kuat jika Inggris juga akan segera mengikuti langka

"Kami ingin memastikan bahwa kami melindungi integritas dan keamanan informasi sensitif. Dan kami akan selalu melakukannya dan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memastikan hal itu terjadi," tambahnya.