Beda Pandangan, PPP Tetap akan Bahas Gugatan Sistem Pemilu dengan PBB Siang Hari Ini
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) hari Senin, 13 Maret siang. Pertemuan akan dipimpin langsung Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan agenda dalam pertemuan itu salah satunya membahas sistem pemilu yang sedang didugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski diakuinya, PPP-PBB beda pendapat terkait hal itu.
"Tapi Pak Yusril tentu juga bertukar pikiran sehubungan pandangan PBB yang pro sistem pemilu proporsional tertutup," kata Rommy saat dikonfirmasi, Senin, 13 Maret.
Rommy menyebutkan akan dibahas juga eksistensi partai politik Islam dalam dinamika politik nasional. Termasuk di dalamnya peluang koalisi partai politik Islam dari PPP dan PBB.
"Dengan sendirinya pasti ada (pembahasan koalisi), terlebih sebagai sesama parpol berbasis Islam," kata Rommy.
Dalam rencana pertemuan PPP dengan PBB siang hari ini, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengaku tidak akan membahas pihaknya yang pro sistem pemilu proporsional tertutup atau memilih partai politik bukan lagi langsung coblos calon legislatif.
Menurutnya, pembahasan dalam pertemuan itu akan lebih menonjolkan koalisi agar sesama partai Islam tetap eksis ke depannya.
"Bahas koalisi dan bagaimana caranya mempertahankan eksistensi Partai Islam, agar jangan lenyap ditelan zaman," ujar Yusril kepada wartawan, Senin, 13 Maret.
Baca juga:
Dia menjelaskan, pertemuannya dengan pimpinan PPP hanya untuk memperkuat eksistensi partai-partai Islam. Karena menurutnya, perpolitikan Indonesia harus imbang antara dua kekuatan politik besar yaitu Islam dan nasionalisme.
"Di negeri kita ini dua kekuatan politik besar tetap harus ada Islam dan Nasionalisme. Kekuatan politik Islam makin terkikis oleh pragmatisme dan politik uang," jelas pakar hukum tata negara ini.
Yusril menuturkan, partai Islam sangat bergantung pada umat untuk eksis. Pasalnya, tidak ada pemodal yang mau mendanai partai Islam.
"Enggak ada konglomerat yang mau mendukung kekuatan politik Islam. Semua tergantung pada umat Islam sendiri," tandasnya.