Polemik Permukiman Warga Tanah Merah Usai Kebakaran Depo Plumpang, PKS Sebut Anies Satu Visi dengan Jokowi

JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli memandang bahwa tidak ada yang perlu disalahkan dalam keputusan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan bersifat sementara di Tanah Merah oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

IMB kawasan di Tanah Merah yang diterbitkan Anies pada tahun 2021 ini kembali diungkit usai peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Permukiman di Jalan Tanah Merah Bawah yang ikut terbakar disoroti karena jaraknya terlalu dekat dengan Depo Pertamina.

Menurut Taufik, Anies justru meneruskan visi Presiden Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Usai memenangkan Pilkada DKI 2012, Jokowi menerbitkan KTP bagi warga Tanah Merah.

"Kan sebagai pemimpin tentu harus mengutamakan rakyat. Bukan karena ingin dipilih saja, tapi memang itu lah gunanya seorang pemimpin. Sebenarnya itu sudah ditunjukan oleh Pak Jokowi ketika memberikan KTP. Kemudian zaman Pak anies kan memberikan IMB. Itu menunjukkan bahwa (Anies dan Jokowi) satu visi sebagai pemimpin," kata Taufik saat dihubungi, Jumat, 10 Maret.

Usai kebakaran terjadi, Menteri BUMN Erick Thohir akan memindahkan Depo Pertamina Plumpang. Tapi, Erick juga merencanakan pembangunan buffer zone atau zona penyangga di sekeliling lokasi depo yang kebakaran.

Nantinya, lahan eks depo Plumpang akan dibangun tempat ekosistem lubricant atau oli. Otomatis, warga yang berada pada pemetaan buffer zone bakal direlokasi. Taufik berharap pemerintah cukup merelokasi depo dan tidak

"Yang harus pindah di situ sebenarnya bukan rakyatnya, tapi depo pertaminanya dipindah," tegas Taufik.

"Pemda harus membela warganya, membela kepentingan dari warga yang menempati tanah merah. Itu kan versus BUMN ya, seakan-akan melawan pempus, BUMN kan. cuma saya kira, posisinya pemda itu mengutamakan warganya," lanjuutnya.