Tukin atau Remunerasi Pejabat Pajak dari Esellon I Hingga III Ternyata Menggiurkan
Jogjakarta - Sebagai imbalan untuk karyawan teladan para PNS yang memiliki kedudukan tinggi adalah dibayarkannya remunerasi yang pantas.
Remunerasi yaitu adalah imbalan yang diterima karyawan atas kontribusinya pada perusahaan. Lalu berapakah kisaran remunerasi PNS yang ada di Indonesia dari Esellon I hingga III kebawah khususnya di Direktorat Jenderal Pajak?
PNS Pajak disebut-sebut mengantongi pendapatan yang luar biasa apabila penerimaan pajak pada suatu tahun mencapai atau melebihi target.
ASN Sultan
Tentunya ini menjadi sangat miris karena di masyarakat kini pajak menjadi satu momok besar bagi para pekerja. Bahkan di satu sisi malah PNS di DJP mendapat julukan ASN Sultan
Bila dibandingkan dengan ASN yang lain juga seperti bertolak belakang dimana para ASN di pajak mendapatkan bonus yang luar biasa diluar gajinya. Namun Tukin atau remunerasi ini ditujukan agar para pegawai tidak melakukan korupsi. Dengan adanya Remunerasi dianggap semua masalah selesai. Padahal ada yang lebih penting daripada para pegawai ASN Pajak yaitu masyarakat yang membayar pajak wajib tersampaikan untuk negara.
Jika dilihat dari kejadi yang viral pegawai Direktorat Jenderal pajak sebenarnya tidaklah heran memiliki kekayaan yang luar biasa, hanya saja dengan nominal yang sempat ramai di twitter seperti adanya sesuatu yang janggal. Ada seorang pegawai pajak mengantongi kekayaan yang lebih dari Presiden RI. Tukin yang tercatat akan menujukan perkiraan waktu 50 tahun jika dia mengumpulkanya.
Daftar gaji PNS mulai dari golongan I hingga IV:
Golongan I A: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan I B: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan I C: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan I D: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Golongan II A: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan II B: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan II C: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan II D: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Golongan III A: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan III B: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan III C: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan III D: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV A: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IV B: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IV C: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IV D: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IV D: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200
Tunjangan PNS Pajak Selain mendapat gaji yang dibayarkan setiap bulan, PNS Pajak berhak mengantongi tunjangan kinerja (tukin). Pemberian tukin untuk PNS Pajak diatur dalam Peraturan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tukin Pegawai di Lingkungan DJP. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa pegawai di lingkungan DJP adalah PNS, anggota Polri/ TNI, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan DJP. Baca juga: Mengenal 4 Fungsi Pajak bagi Pembangunan Negara Sementara itu, pemberian tukin untuk PNS Pajak tertuang dalam Pasal 2 ayat (1). PNS Pajak berhak menerima tukin setiap bulan. Adapun, tukin dibayarkan penuh alias 100 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 95 persen atau lebih dari target penerimaan pajak. Kemudian, tunjangan dapat dibayarkan sebesar 90 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun jika penerimaan pajak mencapai 90 persen dari target yang ditentukan.
PNS Pajak juga berhak menerima tukin sebesar 80 persen pada tahun berikutnya selama penerimaan pajak mencapai 80-90 persen dari target penerimaan pajak.
Tukin sebesar 70 persen turut diberikan kepada PNS Pajak pada tahun berikutnya selama satu tahun bila penerimaan pajak 70-80 persen.
Menariknya, mereka masih berhak mengantongi tukin sebesar 50 persen pada tahun berikutnya selama satu tahun ketika penerimaan pajak kurang dari 70 persen dari target yang ditetapkan.
Berikut besaran tukin yang diterima PNS Pajak, mulai dari Eseslon I hingga III ke bawah:
Eselon I:
Peringkat jabatan 27: Rp 117.375.000
Peringkat jabatan 26: Rp 99.720.000
Peringkat jabatan 25: Rp 95.602.000
Peringkat jabatan 24: Rp 84.604.000.
Baca juga:
- Sri Mulyani Perintahkan Jajarannya Telisik Harta Kekayaan Ayah Mario Dandy
- Eksklusif, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata: Remunerasi Hakim Sudah Bagus Tapi Godaan Juga Tidak Ringan
- Pertumbuhan Pendapatan Negara Menunjukan Daya Tahan Ekonomi Kuat
- Gambaran Ekonomi Indonesia di Tahun Politik 2024 Menurut Sri Mulyani
Eselon II:
Peringkat jabatan 23: Rp 81.940.000
Peringkat jabatan 22: Rp 72.522.000
Peringkat jabatan 21: Rp 64.192.000
Peringkat jabatan 20: Rp 56.780.000.
Eselon III ke bawah:
Peringkat jabatan 19: Rp 46.478.000
Peringkat jabatan 18: Rp 28.914.875 - 42.058.000
Peringkat jabatan 17: Rp 27.914.000 - 37.219.875
Peringkat jabatan 16: Rp 21.567.900 - 25.162.550
Peringkat jabatan 15: Rp 19.058.000 - 25.411.600
Peringkat jabatan 14: Rp 21.586.600 - 22.935.762
Peringkat jabatan 13: Rp 15.110.025 - 17.268.600
Peringkat jabatan 12: Rp 11.306.487 - 15.417.937
Peringkat jabatan 11: Rp 10.768.862 - 14.684.812
Peringkat jabatan 10: Rp 10.256.950 - 13.986.750
Peringkat jabatan 9: Rp 9.768.412 - 13.320.562
Peringkat jabatan 8: Rp 8.457.500 - 12.686.250
Peringkat jabatan 7: Rp 8.211.000 - 12.316.500
Peringkat jabatan 6: Rp 7.673.375
Peringkat jabatan 5: Rp 7.171.875
Peringkat jabatan 4: Rp 5.361.800.
Sejatinya pernghargaan negara untuk pejabat yang bertugas baik sudah ada aturannya. Semua orang bisa menyimak aturan tentang remunerasi. Dan ternyata jumlahmya bagaimana menurut Anda?