Jokowi Targetkan Normalisasi Ciliwung Selesai 2024, PUPR: Sangat Tergantung Pemprov DKI Bebaskan Lahan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada tahun 2024.
Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menyebut kecepatan pengerjaan normalisasi bergantung pada kinerja Pemprov DKI.
Dalam pengerjaan normalisasi, Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan warga yang berada di bantaran kali. Setelah lahan dibebaskan, Kementerian PUPR akan melanjutkannya dengan pembangunan tanggul di tepi sungai yang telah dinormalisasi.
Sejak tahun 2014, pengerjaan normalisasi sungai telah dilaksanakan sepanjang 16 kilometer lalu sempat terhenti selama beberapa tahun. Dari target 33 kilometer, pemerintah masih harus menormalisasi sungai sepanjang 17 kilometer.
"Target penyelesaian untuk 17 kilometer itu, kami sangat tergantung daripada Pemerintah Provinsi DKI dalam membebaskan lahan. Kami sangat tergantung dari pada mana daerah yang sering tergenang, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI, kami segera masuk," kata Jarot, dikutip dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 Februari.
Pada pengerjaan awal tahun 2023, Kementerian PUPR akan membangun tanggul sepanjang 500 meter yang menjadi bagian dari penyelesaian panjang trase sungai 17 kilometer. Sungai akan dinormalisasikan pada kondisi awal dengan lebar 50 meter.
"Pengamanan dari total sisa yang harus kita kurangi, kita mimimalisir untuk daerah-daerah yang terkena banjir. Insyaallah dengan dibangunnya tanggul yang 500 meter ini akan mengurangi terjadinya genangan atau tinggi genangan kurang lebih 15 hektare," tutur dia.
Hari ini, Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek normalisasi Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan. Jokowi menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada tahun 2024.
"Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam dua tahun. Artinya, akhir 2024 (pengerjaan selesai) yang 17 kilo itu, insyaallah selesai. Sehingga, normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung," ucap Jokowi.
Jokowi menyebut normalisasi Ciliwung sempat mangkrak beberapa tahun. Normalisasi Ciliwung dilanjutkan pada masa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Saat mulai menjabat menggantikan Anies Baswedan, Heru langsung merencanakan pembebasan lahan sejumlah bidang di Rawajati, Jakarta Selatan. Kemudian, pengerjaan konstruksi normalisasi dilanjutkan oleh Kementerian PUPR.
"Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai. Karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sheetpile-nya oleh kementerian PU," ujar Jokowi.
Baca juga:
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan seluas 6,5 hektare di bantaran Sungai Ciliwung pada tahun ini. Kepala Unit Pelayanan Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito menuturkan, pembebasan lahan tahun ini berada di empat kelurahan, yakni Kelurahan Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.
"Estimasi (pembebasan lahan) di Kelurahan Cililitan luasannya 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare," kata Roedito saat dihubungi.
Anggaran Pembebasan lahan dialokasikan dari APBD tahun 2023. Setela pembebasan lahan dilakukan, pemerintah akan membangun tanggul (sheetpile) dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.
Rinciannya, tanggul di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer.
"Alokasi (pembebasan lahan) pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk tahun 2023 sekitar Rp496 miliar," ujar dia.