Menteri PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Perbatasan 3.770 KM Selesai 2024
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua.
Pembangunan ini dilakukan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, serta sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.
"Pada 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 km hingga akhir 2024," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Februari.
Menteri Basuki menyebut, jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Lebih lanjut, kata dia, pihaknya juga menargetkan konstruksi jalan perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, dan tanah 434 km, sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan.
Basuki mengatakan, pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk, serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan.
"Sementara, penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR)," ujarnya.
Sementara, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca.
Di samping itu, ketersediaan material konstruksi juga terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau, sehingga sulit mendatangkan logistik dan pekerja.
"Untuk di Papua, tahun ini Insyaallah lelang Jayapura-Wamena sepanjang 50 km dengan skema Availability Payment (AP)," tutur Hedy Rahadian.
Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan, yang mana barang kebutuhan pokok akan diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah.
"Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan," jelas Hedy.
Baca juga:
- DPRD Minta Pemprov DKI Tambah Park and Ride di Perbatasan Biar Kurangi Kendaraan Masuk Jakarta dari Daerah Penyangga
- Tinjau Pos Perbatasan Aruk, Wamenkeu Tegaskan Jadi Pintu Ekonomi Indonesia
- Zona Perang dan Dibombardir, Wilayah Terdampak Gempa Turki di Suriah Belum Terima Bantuan Tim Penyelamat Internasional
Pada 2023, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas sepanjang 422,35 km, salah satunya akses jalan perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Papua.
Selain itu, Ditjen Bina Marga juga akan meningkatkan kapasitas dan preservasi untuk peningkatan struktur jalan sepanjang 3.538,36 km, seperti ruas Mansalong - Simpang Tiga Apas di Kalimantan Utara.
Adapun di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2.084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km.
Sementara, di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan pararel perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1.098 km, yakni ruas Jayapura-Yeti sepanjang 127 km, Yeti-Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil-Merauke 668 km.