Dugaan Korupsi Bansos Beras DKI dalam Penyelidikan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau banyak bicara soal dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 berupa beras di DKI Jakarta. Sumber menyebutkan, penyelidikan memang sedang dilakukan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, KPK tak mau bicara banyak dalam kasus ini. Informasi akan disampaikan bila kasus sudah dalam tahap penyidikan. 

"Ketika proses penyidikan dan penuntutan pasti kami akan sampaikan nanti," kata  Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Februari.

Jika sudah pada tahap tersebut, Ali memastikan perkembangan yang ada akan diinformasikan ke publik.

"Itu saja yang bisa saya sampaikan," tegasnya.

Sebelumnya, pegiat media sosial, Rudi Valinka melalui akun Twitternya @kurawa menyebut KPK telah mendatangi Kantor PD Pasar Jaya pada pekan lalu. Diduga ada dua direksi perusahaan milik daerah itu yang mengilangkan barang bukti.

Pada cuitan tersebut Rudi juga mengungkap komisi antirasuah telah memanggil Dirut PD Pasar Jaya ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa terkait bansos DKI pada 2020.

"Semuanya dilakukan secara diam-diam," tulis pegiat medsos itu.

Adapun dugaan korupsi bansos COVID-19 berupa beras di DKI itu diunggah Rudi. Ia menyebut ada temuan beras busuk di Gudang Pasar Jaya kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Dalam rangkaian cuitannya, Kurawa tak membeberkan secara jelas soal dugaan korupsi serta nominalnya.

Ia hanya mengungkap data yang diklaim sebagai hasil audit forensik kantor akuntan publik (KAP) Ernst & Young yang menyatakan adanya unknown shrinkage atau kehilangan yang tidak diketahui senilai Rp150 miliar.