Jebakan Terbesar PLN adalah Monopoli, Wamenkeu Suahasil Wanti-wanti Begini
JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan representasi pemerintah untuk menghadirkan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekaligus instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan.
Dalam mengemban misi tersebut PLN disebutnya memiliki peluang besar sekaligus tantangan tersendiri lantaran tidak memiliki kompetitor sepadan dalam beraktivitas bisnis. Walau begitu dia meminta perusahaan setrum negara itu tidak berpuas diri karena terdapat risiko yang selalu menyertai.
“Jebakan PLN ini banyak sebenarnya. Jebakan yang paling mendasar adalah PLN monopoli. Kalau kita semua menganggap PLN memegang kekuasaan monopolistik maka anda menjadi leadernya monopoli. Kalau ini terjadi maka biasanya monopoli akan memaksimalkan benefit sendiri,” ujar dia dalam agenda PLN Economic Outlook, Senin, 13 Februari.
Oleh karena itu Suahasil mendorong PLN untuk bisa terus menghadirkan manfaat seluas-luasnya bagi kepentingan khalayak luas di seluruh Indonesia.
“Tapi bagaimana menjadi monopoli yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan sendiri. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar. Saya ingin para leaders bisa membawa kebaikan karena membawa nama negara bukan membawa mindset monopoli tadi,” tuturnya.
Baca juga:
Wakil Sri Mulyani itu mengingatkan agar PLN tidak terlena dalam zona nyaman dan terus menjaga diri dalam konteks persaingan.
“Ini jangan membuat kita menunggu karena monopoli tetapi harus bisa terus bersaing. Kita harus tetap bisa menumbuhkan integritas dan pengembangan diri,” tegas Suahasil.
Sebagai informasi, PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor elektrifikasi. Entitas ini menjadi andalan pemerintah dalam penyediaan listrik di seluruh wilayah nusantara.
Selain itu, PLN juga menjadi partner pemerintah dalam menyalurkan subsidi listrik agar tidak terlalu membebani daya beli masyarakat. VOI mencatat, pada sepanjang 2022 yang lalu Kementerian Keuangan setidaknya telah merogoh APBN sebesar Rp131 triliun untuk keperluan subsidi listrik.