Hampir 1.000 Anak Migran yang Dipisahkan di Perbatasan oleh Pemerintahan Trump Belum Bersatu Kembali dengan Orangtuanya

JAKARTA - Hampir 1.000 anak migran yang dipisahkan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump belum dipersatukan kembali dengan orang tua mereka meskipun ada upaya selama dua tahun oleh Presiden Joe Biden.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan pada Kamis, dari 998 anak yang masih terpisah, 148 sedang dalam proses reunifikasi.

Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif tak lama setelah menjabat pada Januari 2021, yang membentuk gugus tugas untuk menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di bawah Pemerintahan Trump, menyebut pemisahan seperti itu sebagai "tragedi kemanusiaan".

Pemerintahan mantan Presiden Trump memisahkan ribuan keluarga migran di bawah kebijakan "toleransi nol" yang menyerukan penuntutan semua pelintas batas yang tidak sah pada musim semi 2018.

Pengawas dan advokat pemerintah telah menemukan pemisahan dimulai sebelum dan berlanjut setelah kebijakan resmi dimulai.

DHS mengatakan, kerja keras gugus tugas menyisir informasi "tambal sulam" yang disimpan oleh Pemerintahan Trump pada kebijakan sejauh ini telah menemukan 3.924 anak, sebagian besar dari Amerika Tengah, dipisahkan di perbatasan.

Banyak yang ditemukan dan dipersatukan kembali sebelum Presiden Biden menjabat melalui proses pengadilan setelah American Civil Liberties Union (ACLU) menggugat untuk menghentikan kebijakan pemisahan tersebut.

"Jumlah keluarga baru yang teridentifikasi terus meningkat, saat keluarga maju dan mengidentifikasi diri mereka sendiri," kata DHS dalam lembar fakta tentang kerja gugus tugas yang dirilis Kamis, melansir Reuters 3 Februari.

Sampai saat ini gugus tugas telah menyatukan kembali 600 keluarga.

DHS juga mengatakan telah menghubungkan beberapa keluarga yang bersatu kembali ke layanan seperti akses ke sumber daya kesehatan mental.

Sementara itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas mengatakan kepada wartawan pada Hari Kamis, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk sepenuhnya mengatasi luka yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

"Itulah yang menginformasikan upaya kami untuk memperluas layanan kesehatan perilaku, sebagai komponen penyatuan kembali," jelasnya.