Grid Extension Jadi Jurus Pemerintah Listriki Daerah Pelosok

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan sistem perluasan jaringan (grid extension) di desa-desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting demi menjangkau daerah yang belum berlistrik.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Kementerian ESDM menargetkan Rasio Elektrifikasi (RE) 100 persen di tahun 2023.

Sebelumnya, RE Tahun 2022 sebesar 99,63 persen meningkat sebesar 1,8 persen dari tahun 2021, yaitu sebesar 99,45 persen.

"Strateginya untuk Rasio Elekrifikasi 100 persen yaitu salah satunya dengan program perluasan jaringan penyambungan desa dan atau rumah tangga yang dekat dengan jaringan (grid) PLN, yakni melalui program grid extension," terang Dadan dalam konferensi pers yang dikutip Kamis, 2 Februari.

Grid extension sendiri menjadi pilihan utama pemerintah untuk melistriki desa-desa yang belum terjamah jaringan listrik, untuk penggantian lampu-lampu LTSHE sebelumnya dan melistriki desa berlistrik non PLN.

Dadan menjelaskan, langkah kedua, yaitu dengan pembangunan miningrid melalui pembangunan pembangkit yang memanfaatkan potensi energi baru terbarukan setempat untuk daerah yang sulit dijangkau melalui perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

"Pembangunan minigrid dengan memanfaatkan energi setempat dan ini paling cocok untuk daerah kepulauan," tambahnya.

Menurutnya, penyediaan akses listrik untuk desa-desa yang masih gelap gulita di daerah 3T dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal lengkap dengan alat penyalur daya listrik (APDAL) dan stasiun pengisian daya listrik (SPEL).

"Program ini untuk melistriki desa yang belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar atau scattered, sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik maupun mini grid," pungkasnya.

Selain program di atas, untuk mempercepat capaian RE 100 persen Pemerintah memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA bagi Rumah Tangga (RT) Tidak Mampu belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan pada tahun 2023 melalui program BPBL akan melistriki sekitar 83.000 RT.