Begini Nasib Konsolidasi Aset Geodipa dan BUMN Panas Bumi

JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) memastikan belum akan melanutkan konsolidasi aset dengan PT Geodipa Energi dan anak usaha PLN, PLN Gas & Geothermal (PLN GG).

Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto menjelaskan, jika saat ini pihaknya berfokus pada Initial Public Offering (IPO).

"Terkait konsolidasi dengan Geo Dipa, kita selalu mengikuti arahan dari program-program stakholder kita, dalam hal ini Kementerian BUMN untuk program konsolidasi untuk sementara tidak dilanjutkan lebih dahulu," ujar Ahmad Yuniarto yang dikutip Kamis, 2 Februari.

Dia melanjutkan, dengan batalnya konsolidasi ini pihaknya akan fokus pada pengembangan panas bumi di Indonesia.

Ahmad merinci, saat ini PGE i mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang tersebar di 6 area dengan kapasitas terpasang 672 MW yang dioperasikan sendiri dan sebanyak 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama atau Joint Operation Contract (JOC).

Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sebesar sekitar 82 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi emission avoidance CO2 sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.

Pemanfaatan yang dilakukan oleh PGE dari energi geothermal telah berhasil membuat 2.085.000 rumah di Indonesia teraliri listrik.

Pertamina Geothermal Energy juga berambisi meningkatkan basis kapasitas terpasangnya dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada tahun 2027.

Langkah ini sejalan dengan misi menjadi perusahaan energi ramah lingkungan terkemuka.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengonsolidasikan BUMN-BUMN yang selama ini menggarap energi panas bumi atau geothermal seperti anak usaha atau sub holding PT Pertamina dan PT PLN, serta PT Geo Dipa Energi.

Tujuannya memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam sektor geothermal.

"Kita mempunyai tiga perusahaan yang sebenarnya sudah melakukan geothermal ini, ada Pertamina, PLN, satu lagi ini Geo Dipa yang berada di bawah Kemenkeu. Memang ini perlu waktu, saya inginnya tahap awal memergerkan ini menjadi satu kesatuan," ujar Erick dalam acara Road to G20 yang diselenggarakan Himpuni IPB dikutip Kamis, 27 Oktober.