Kelaparan Mengancam, Pejabat Kemanusiaan PBB Desak Taliban Cabut Larangan Pekerja Perempuan untuk Organisasi Bantuan

JAKARTA - Larangan Taliban terhadap perempuan yang bekerja untuk organisasi bantuan di Afghanistan menghambat operasi kemanusiaan karena penduduk sangat membutuhkan, kata seorang pejabat tinggi PBB.

Martin Griffiths, wakil sekretaris jenderal untuk urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat, mengatakan 28 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan, dengan enam juta menghadapi kelaparan saat musim dingin yang telah menewaskan lebih dari 150 orang terus berlanjut.

"Afghanistan sedang mengalami musim dingin yang ganas," jelas Martin Griffiths kepada wartawan di New York, dilansir dari The National News 1 Februari.

"Musim dingin lalu, kami berhasil bertahan. Saya tidak tahu apakah kami bisa melakukan ini selamanya, tidak dengan larangan ini," sambungnya.

Taliban mengeluarkan dekret pada 24 Desember yang melarang organisasi kemanusiaan internasional dan domestik di Afghanistan, untuk mempekerjakan wanita.

Namun, sejak itu mereka membuat pengecualian untuk mengizinkan perempuan bekerja di sektor kesehatan.

Selama perjalanan dengan pejabat lain ke Kabul pekan lalu, Griffiths mengatakan dia memohon kepada Taliban untuk lebih banyak pengecualian.

"Kami menyatakan penolakan kami terhadap larangan itu, berharap itu dibatalkan," katanya.

"Kami meminta sektor lebih lanjut untuk diberikan pengecualian atau otorisasi ini untuk peran dan fungsi perempuan."

Griffiths mengatakan, selama diskusi dengan para menteri Taliban, dia menekankan bahwa wanita adalah kunci untuk setiap aspek dari respons kemanusiaan di Afghanistan, karena mereka memiliki akses ke populasi yang tidak dapat dijangkau oleh pria.

“Pemrograman khusus pria bukan hanya penaklukan wanita, tetapi juga pemrograman yang tidak memadai. Itu tidak bekerja sesederhana itu," kritik diplomat Inggris itu.

Namun dia mengatakan, Taliban sedang menyusun pedoman baru yang memungkinkan perempuan Afghanistan untuk bekerja dalam beberapa operasi kemanusiaan.

"Mari kita lihat apakah pedoman ini benar-benar berhasil. Mari kita lihat apakah mereka bermanfaat," ujarnya.

Griffiths mengikuti perjalanan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed ke Afghanistan.

Amina Mohammed mendesak Taliban untuk mempertimbangkan kembali larangan mereka, tidak mengisolasi Afghanistan di tengah "krisis kemanusiaan yang mengerikan".

Sejak mereka kembali berkuasa pada tahun 2021, Taliban telah berjuang untuk membentuk pemerintahan yang berfungsi yang dapat menyediakan layanan kesehatan dasar, makanan dan peluang ekonomi bagi warga Afghanistan.

Diketahui, otoritas Taliban mengirim surat ke universitas selama akhir pekan, memperingatkan mereka untuk tidak mengizinkan perempuan dan anak perempuan mengikuti ujian masuk bulan depan.

Mereka juga memberlakukan interpretasi ekstrem atas hukum agama yang melarang perempuan dan anak perempuan untuk pergi ke sekolah menengah dan universitas, menggunakan taman, pusat kebugaran, pemandian umum, dan dari sebagian besar area kerja.