Krakatau Steel Gelar RUPSLB Pekan Ini, Siapa Sosok Pengganti Silmy Karim?
JAKARTA - Posisi Direktur Utama Krakatau Steel telah ditinggalkan oleh Silmy Karim, seiring dengan pelantikannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada awal Januari lalu.
Menyusul kosongnya posisi pucuk pimpinan tersebut, Krakatau Steel berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 18 Januari mendatang.
Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama membenarkan salah satu mata acara dalam RUPSLB tersebut adalah persetujuan susunan pengurus Krakatau Steel termasuk perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi perseroan.
“RUPSLB digelar tanggal 18 Januari. Salah satu mata acaranya mengenai penggantian pengurus perseroanya,” kata Pria Utama saat dihubungi VOI, Senin, 16 Januari.
Terkait dengan nama kandidat yang akan diusulkan dalam RUPSLB sebagai pengganti Silmy Karim, Pria Utama mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pemegang saham dalam hal ini pemerintah yang diwakili Kementerian BUMN.
“Tentunya ada pengganti (Silmy Karim). Tapi yang menentukan dari Kementerian BUMN,” tuturnya.
Sekadar informasi, posisi yang ditinggalkan Silmy Karim sementara oleh Purwono Widodo sebagai Plt Direktur Utama. Purwono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Krakatau Steel.
Baca juga:
- Menteri BUMN Siap Dukung Tiga Program Bersih-bersih Silmy Karim
- Jelang Kepindahannya ke Kemenkumham, Silmy Karim Bawa Krakatau Steel Raih Laba Bersih Rp1,25 Triliun
- Silmy Karim jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Krakatau Steel Gelar Rapat Pemegang Saham Luar Biasa pada 18 Januari 2023
- Bernilai Rp208,8 Miliar, Ini Rincian Harta Kekayaan Dirut Krakatau Steel Silmy Karim yang Terpilih jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham
Diberitakan sebelumnya, Silmy Karim mengaku sudah mengusulkan nama bakal calon penggantinya ke Menteri BUMN Erick Thohir.
“Nama sudah diusulkan kepada Menteri BUMN dan akan diumumkan pada RUPS Luar Biasa tanggal 18 januari 2023,” katanya dalam public expose Krakatau Steel, Jumat, 30 Desember.
Ketika ditanya berapa nama yang telah diusulkan, Silmy enggan menjelaskan lebih detail.
“Itu kewenangan menteri BUMN,” ucapnya.