Langkah Dinkes Bangka Barat Setelah PPKM Dicabut: Prokes dan Vaksinasi Tetap Jadi Prioritas

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut. Ini karena kasus COVID-19 di Indonesia sudah semakin terkendali.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggapi keputusan pemerintah pusat itu dengan bijaksana. Mereka telah menyiapkan sejumlah langkah karena menilai pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir.

"Kita harus menyikapi pencabutan PPKM ini secara bijaksana, karena pemberhentian kebijakan itu bukan berarti pandemi COVID-19 telah berakhir," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bangka Barat, Putra Kusuma, seperti dilansir Antara, Sabtu, 7 Januari.

Putra Kusuma kemudian mengajak seluruh masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, terutama dalam penggunaan masker saat berada dalam ruangan padat pengunjung dan tempat keramaian.

"Meningkatkan disiplin protokol kesehatan ini akan terus kita tingkatkan karena memerlukan peran serta seluruh masyarakat," ujarnya.

Langkah berikutnya, katanya, meningkatkan partisipasi masyarakat vaksinasi dosis lengkap guna mendukung terwujudnya kekebalan kelompok.

Hingga saat ini, di Kabupaten Bangka Barat dari 179.660 orang sasaran vaksinasi COVID-19, yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 157.878 orang atau 87,87 persen, sedangkan dosis kedua 129.430 orang atau 72,04 persen.

"Vaksin dosis penguat juga terus kita lakukan agar cakupan yang saat saat ini sudah mencapai 43.984 orang atau 27,84 persen bisa terus ditingkatkan sesuai target nasional 50 persen," katanya.

Langkah berikutnya, Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan kasus yang masih terjadi dengan menjalankan 3T (tes, telusur dan tindak lanjut) sekaligus memberikan pelaporan perkembangan harian ke satgas di tingkat kabupaten dan provinsi.

"Kami juga akan terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang informasi menyeluruh dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 agar masyarakat semakin sadar upaya pencegahan secara mandiri," katanya.

Menurut dia, program komunikasi risiko penting dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan mau melakukan upaya pencegahan mandiri dan tahu apa yang harus dilakukan jika tertular virus tersebut.

Dengan berbagai langkah yang dilakukan tersebut diharapkan seluruh masyarakat bisa berperan aktif dalam pengendalian penularan virus sehingga tidak terjadi lagi penularan masif seperti yang pada awal pandemi yang mengakibatkan banyak pasien bergejala berat, pasien meninggal dunia dan jumlah pasien melebihi kapasitas pelayanan di rumah sakit.