Gratiskan Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Rogoh Kocek Rp73 Triliun
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berujar pemerintah telah menyiapkan anggaran antara Rp63 triliun sampai Rp73 triliun untuk pelaksanaan vaksinasi secara gratis di tahun depan.
"Dari pembahasan kisarannya antara Rp63 triliun sampai Rp73 triliun yang harus disediakan untuk vaksinasi," katanya, dalam video conference di Jakarta, Kamis, 24 Desember.
Adapun pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta vaksin buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac pada awal bulan ini. Selanjutnya masih ada 1,8 juta vaksin Sinovac yang akan datang, ditambah dengan 15 juta bahan baku vaksin yang akan diolah di dalam negeri.
"Sinovac sudah ada di Indonesia 1,2 juta dosis, ini untuk masyarakat disuntiknya dua kali, sehingga kalau 1,2 juta itu untuk 600 ribu (orang). Kedua, di Januari nanti akan masuk jumlah vaksin jadinya 1,2 juta ditambah 1,8 juta, nah ini sedang dipersiapkan," katanya.
Baca juga:
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengatakan, pemerintah juga membuka kemungkinan akan mendatangkan vaksin COVID-19 lain seperti dari AstraZeneca, Pfizer, Novavax, serta Covax.
Namun, kata Airlangga, sejauh ini pemerintah masih melakukan negosiasi dan diperkirakan baru akan masuk ke Tanah Air pada kuartal II-2021.
"Pemerintah sudah mengirim letter of interest dan sedang dalam proses negosiasi dan tentu akan ada finalisasi. Jadi dari segi pengadaan, dari segi akses sudah disiapkan seluruhnya oleh pemerintah," jelasnya.
Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah tengan menunggu izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan emergency use authorization vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac. Namun, sebelum mengeluarkan izin, BPOM harus melengkapi hasil uji klinis di dalam negeri dengan yang dilakukan di negara lain.
Dalam beberapa hari ini, lanjut dia, BPOM akan mendapatkan hasil penelitian atau uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Brasil, uji klinis tahap pertama dan kedua dari Sinovac di Tiongkok, dan laporan hasil uji klinis yang dilakukan di Bandung.
"Tiga data itu dikombinasikan BPOM secara scientific dan kami harap Januari (2021), emergency use authorization bisa diberikan," ucapnya.