Pemerintah Hapus PPKM, BPH Migas Proyeksikan Peningkatan Konsumsi BBM Bersubsidi Tahun 2023 Mencapai 10 Persen
JAKARTA - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman memproyeksikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar akan mengalami peningkatan sebesar 6 hingga 10 persen di tahun 2023.
Peningkatan konsumsi ini didorong oleh keputusan pemerintah untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta peningkatan mobilitas masyarakat pasca COVID-19.
"Dengan melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pencabutan PPKM, proyeksi growth-nya antara 6 sampai 10 persen," ujar Saleh saat dihubungi VOI, Sabtu 31 Desember.
Saleh menambahkan, serapan BBM untuk tahun ini bisa mencapai 99 persen dari seluruh kuota yang disediakan pemerintah.
BPH Migas mencatat, sampai dengan 28 Desember 2022 telah tersalurkan JBT jenis Minyak Solar sebesar 17,47 juta KL atau 97,98 persen dari total kuota 17,83 juta KL, minyak tanah sebesar 0,485 juta kl atau telah tersalur 100 persen dari kuota 0,485 juta KL dan JBKP Pertalite sebesar 29,23 juta KL atau 97,73 persen dari kuota 29,91 juta KL.
Saleh menambahkan, pemerintah juga telah menyepakati kuota solar untuk tahun 2023 adalah sebesar 17 juta KL.
"Kuota solar sudah ditetapkan 17 juta KL. Semoga cukup," pungkas Saleh.
Mengantisipasi lonjakan konsumsi di tahun 2023, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati juga telah mengisyaratkan akan menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di tahun 2023.
Baca juga:
- Saham GOTO Sudah Anjlok ke Level Rp100, Bos GoTo Gojek Tokopedia Pasrah: di Luar Kontrol dan Pengetahuan Perusahaan
- Resmi Luncurkan Papan Ekonomi Baru, Bursa Efek Harapkan Banyak Perusahaan Unicorn Masuk Pasar Modal
- Terkena Lockup Sentimen, Harga GOTO Jauh di Bawah Konsensus Analis
- Minta Investor Tak Panik Respons Penurunan Saham GOTO, Analis: Tetap Wait and See Sampai Ada Sinyal Positif
Erika mengatakan, kebijakan ini menyusul pemulihan pasca COVID-19 yang turut meningkatkan mobilitas masyarakat.
"Mungkin akan kita umumkan awal Januari," ujar Erika yang dikutip Sabtu 31 Desember.
Erika mengatakan, untuk saat ini kebijakan ini masih dalam proses penandatanganan Surat Keputusan (SK). Erika juga enggan mengungkapkan besaran tambahan kuota yang akan diumumkan sebab belum ada keputusan resmi.
"Yang jelas ada peningkatan demand daripada tahun ini," pungkas Erika.