Anggota DPR F-Demokrat: BRIN Offside Prediksi Badai Dahsyat, Melampaui Tugasnya

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan, menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah ‘offside' terkait tugas dan fungsinya dalam menyampaikan informasi prakiraan cuaca. Terlebih, soal prediksi terjadinya badai dahsyat hari ini.

Selain terkesan menyaingi kewenangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Irwan menganggap, BRIN juga belum tuntas membedakan istilah 'badai' dan 'hujan ekstrem'.

"BRIN saya pikir offside, ya. Terlalu bersemangat hingga melampaui tugas dan fungsinya. Padahal membedakan istilah badai dengan hujan ekstrem belum tuntas," ujar Irwan kepada wartawan, Rabu, 28 Desember. 

Diketahui, peneliti klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, memperkirakan adanya potensi banjir besar akibat hujan ekstrem hingga badai di kawasan Jabodetabek khususnya Tangerang atau Banten, pada Rabu, 28 Desember. Hal tersebut berdasarkan analisis data dari Satellite Early Warning System (Sadewa). 

Berbeda dengan BRIN, BMKG justru memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai. Menurut BMKG, pada 28 Desember, wilayah Jabodetabek masih dalam kategori aman karena intensitas hujan diperkirakan adalah hujan ringan hingga sedang. 

Menurut Irwan, informasi yang disampaikan BRIN terkait prakiraan cuaca tersebut justru menimbulkan kebingungan dan kepanikan masyarakat di wilayah Jabodetabek. Padahal, kata dia, selama ini warga selalu merujuk pada prediksi BMKG.  

"Jadi informasi BRIN ini hanya membuat kebingungan dan kepanikan masyarakat yang selama ini sudah mendapatkan informasi yang tepat dan selalu update dari BMKG," jelas Irwan.

Karena itu, Wasekjen Partai Demokrat ini menyarankan BRIN lebih baik berfokus pada fungsi utama lembaga. Yakni, menjalankan riset dan pengembangan untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. 

"Lebih baik fokus pada fungsi utamanya menjalankan riset dan pengembangan untuk dilaporkan kepada presiden, daripada menjadi badan yang langsung memberikan informasi teknis ke masyarakat," tegas Irwan.

Legislator dapil Kalimantan Timur itu pun mengingatkan, penyampaian informasi situasi iklim dan cuaca kepada publik seharusnya hanya melalui satu pintu, yakni BMKG.

"Di situasi iklim dan cuaca seperti ini sudah seharusnya informasi itu disampaikan satu pintu melalui badan pemerintah yang memang ditugasi untuk melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa, yaitu BMKG," demikian Irwan. 

Berbeda dengan rekannya se-fraksinya yang duduk di Komisi VII DPR, Sartono Hutomo, justru menyalahkan kedua pihak yakni BRIN dan BMKG. 

Anggota Komisi VII DPR yang bermitra dengan BRIN ini menilai kedua lembaga pemerintah itu tidak bijak lantaran terkesan adu data di depan publik terkait prakiraan cuaca.

"Tidak bijak sesama lembaga pemerintah seperti adu data di hadapan publik," kata Sartono kepada wartawan, Rabu, 28 Desember. 

Menurut Sartono, perbedaan data terkait pantauan cuaca bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi istilah badai dahsyat dan hujan ekstrem sangat menakutkan jika dibayangkan. Sehingga semestinya, perbedaan prediksi cuaca ekstrem tidak muncul dan menjadi polemik di masyarakat. 

"Harusnya hal seperti ini tidak mesti keluar menjadi polemik di masyarakat. Sehingga masyarakat dibuat menjadi resah," ucapnya.

Karena itu, legislator dapil Jawa Timur itu meminta pemerintah tegas mengenai kewenangan lembaga dalam melakukan prakiraan cuaca agar tak terjadi disinformasi. 

"Pemerintah harusnya tegas terkait perkiraan cuaca itu kewenangan siapa. Lalu corong informasinya ke mana, jangan dibiarkan hal-hal seperti ini. Karena kita harus merujuk pada metodologi yang tepat, dan keakuratan teknologi," pungkasnya.