SAMARINDA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya untuk mengisi posisi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi.
"Untuk pengisian jabatan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN diutamakan berasal dari putra-putri Provinsi Kalimantan Timur," kata Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono dalam keterangan dikutip ANTARA, Rabu, 28 Desember.
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022, katanya, sedikitnya dua deputi Otorita IKN merupakan masyarakat asli Kalimantan Timur.
Sebelumnya, pada Oktober 2022, jabatan pimpinan tinggi madya berupa Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN telah diisi oleh Myrna Asnawati Safitri yang merupakan putri daerah asal Samarinda, Kalimantan Timur. Myrna pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum President University Cikarang periode 2011-2013.
Menurut Sidik, pada seleksi terbuka itu terbuka bagi PNS dan non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pengumuman Nomor P.008/Otorita IKN/XII/2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita IKN.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Penjelasan Mahfud MD soal Kasus Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat
28 Desember 2022, 14:01 -
| BERITA
DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, dan NTT Siaga Hujan Lebat 2 Hari ke Depan
28 Desember 2022, 13:40
Pendaftaran telah dibuka pada Selasa (27/12) dan akan ditutup pada 5 Januari 2023 pukul 23.59 WIB.
"Setelah pendaftaran ditutup, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan dan seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi penulisan makalah, uji kompetensi, dan wawancara akhir. Targetnya, pada akhir Januari hasil akhir seleksi sudah dapat diumumkan ke publik," ujarnya.
Sidik juga mengatakan saat ini Otorita IKN sedang dalam proses wawancara terhadap 84 calon pejabat untuk posisi 25 direktur dan kepala biro, antara lain kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama; kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat; kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; direktur Hukum; direktur Kepatuhan; direktur Pengawasan dan Audit Internal; serta Direktur Perencanaan Makro.
