Harga Telur Masih Tinggi, Mendag Zulhas Pastikan Bakal Intervensi Jika Naik Lebih dari 5 Persen: Pemda Beri Subsidi 2 Persen untuk Distribusi
JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tak menampik harga telur masih tinggi saat ini. Namun, kata dia, kenaikan harga telur tidak terlalu signifikan. Jika harga terus meningkat, pemerintah bakal melakukan intervensi.
Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan menjelaskan intervensi yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meredam lonjakan harga komoditas tersebut.
"Kalau harganya naiknya lebih dari 5 persen, wali kota akan turun tangan," ujarnya saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember.
Kata Zulhas, pemerintah pusat telah menugaskan pemerintah daerah untuk menyalurkan subsidi ongkos distribusi telur sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
Lebih lanjut, Zulhas menuturkan subsidi itu akan selalu ada dan bisa digunakan kapan pun.
"Uangnya ada. Misalnya ongkos telur dari Blitar ke Jakarta, itu bisa ditanggung dari Pemerintah Daerah. Kalau masih mahal juga, bisa subsidi harga," katanya.
Baca juga:
- Blusukan ke Pasar Sorong Papua, Mendag Zulhas Pastikan Pasokan Bahan Pokok Cukup dan Harga Stabil
- Mendag Zulhas Ungkap Alasan Indonesia Impor Beras 200.000 Ton: Jaga Kestabilan Harga Pasar
- Indonesia Kedatangan 10 Ribu Ton Beras Impor, Bos Bulog Pastikan Stabilitas Harga
- Buka Keran Impor Kedelai, Mendag Zulhas: Januari 2023 Masuk dari Afrika Selatan
Sebelumnya, Zulhas mengatakan ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, misalnya telur. Ia mengatakan kenaikan harga telur disebabkan permintaan yang meningkat jelang Natal dan tahun baru.
"Harga telur naik sedikit karena permintaan naik. Nanti kalau permintaannya biasa lagi, harganya akan turun kembali. Kenaikan ini masih wajar sebesar Rp30.700 per kg, tetapi di ritel modern masih Rp27.000 per kg," katanya dalam keterangan resmi, ditulis Jumat, 9 Desember.
Kementerian Perdagangan, kata Zulhas, terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok.
"Pemerintah selalu berdiskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk cari jalan keluar bersama," imbuhnya.