Literasi Keuangan Masih Rendah, LPS: Perlu Upaya Bersama untuk Tingkatkan Sosialisasi Semacam Great Edu
JAKARTA - Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih menyatakan peningkatan digitalisasi dalam industri keuangan dan perbankan harus diimbangi dengan peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
"Hal positif tersebut, sekaligus diikuti oleh peningkatan inklusi keuangan," ujar Lana dalam Webinar LPS-Great Edu, seperti dikutip dalam keterangan resmi yang dikutip Antara, Jumat 16 Desember.
Menurut data LPS, indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,1 persen. Hal ini, menurut dia, karena semakin meningkatnya kepemilikan masyarakat atas telepon pintar serta peningkatan pengguna internet.
Namun demikian, ia juga mengungkapkan fakta bahwasanya literasi keuangan masih menjadi salah satu tantangan.
"Pada tahun 2022, indeks literasi keuangan masih sebesar 49,68 persen. Hal ini berarti kita perlu berupaya bersama-sama untuk terus meningkatkan sosialisasi semacam Great Edu ini supaya pemahaman masyarakat atas instrumen keuangan semakin meningkat," tambahnya.
Baca juga:
- Nasabah Asuransi Harap Sabar, Lembaga Penjamin Polis Dibentuk 5 Tahun Lagi
- Tegas! Pengurus Parpol Haram Masuk BI, OJK dan LPS di Undang-Undang P2SK
- Waduh! RUU P2SK Akan Mengatur LPS Berada di Bawah Kementerian Keuangan, Setuju?
- Ajak Masyarakat Nabung Valas di Indonesia, Bos LPS: Kita Lebih Aman Dibandingkan Singapura dan Thailand
Selanjutnya, Lana terus mengingatkan pemahaman atas produk keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting. Idealnya, peningkatan inklusi pasar keuangan perlu terus didorong untuk berdampingan dengan peningkatan literasi supaya inklusivitas pasar keuangan Indonesia semakin berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga terus mengimbau, khususnya kepada generasi muda, agar selalu waspada terhadap penawaran investasi ilegal.
Cara untuk mengetahui apakah investasi tersebut bagus atau tidak adalah dengan cara melakukan cek terhadap 2L, yakni Legal dan Logis. Legal yaitu investasi tersebut telah memiliki izin dari regulator, sementara logis adalah imbal hasil yang dijanjikan masih masuk akal.
LPS sebagai salah satu otoritas keuangan yang ada di Indonesia akan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, di antaranya otoritas-otoritas perbankan dan keuangan lainnya untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan yang ada di masyarakat.
Apabila masyarakat memilih untuk berinvestasi pada produk perbankan, maka selalu pastikan kriteria-kriteria 3T dapat terpenuhi supaya simpanan masyarakat dijamin oleh LPS, yakni Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet.