KPK Datangi Kantor Heru Budi, Bakal Kirim Satgas Antikorupsi Awasi Jajaran Pemprov DKI
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pagi ini.
Dalam pertemuan itu, Heru beserta jajarannya bersama Alexander dan jajaran KPK menggelar rapat koordinasi mengenai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
Alexander berujar, kegiatan ini dijalankan rutin setiap tahun. Sementara, Pemprov DKI menjadi provinsi terakhir dari program KPK untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah.
"Rapat koordinasi ini menjadi acara tahunan untuk menjalin kerja sama bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi, terutama dalam rangka pencegahan," kata Alexander, Kamis, 15 Desember.
Heru budi berujar, dalam rapat koordinasi ini KPK disebutnya akan mengirimkan satuan tugas (satgas) dalam rangka membantu pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI maupun badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.
"Pak Alexander Mawarta juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023," ujar Heru.
Satgas antikorupsi ini nantinya akan membantu jajaran anak buah Heru untuk melakukan perencanaan hingga realisasi anggaran dalam program kerjanya dengan menghindari praktik-praktik korupsi.
Mengingat nilai APBD DKI yang sangat besar setiap tahunnya, Satgas akan fokus pada penggunaan anggaran. Mereka berada pasa posisi membantu Inspektorat DKI Jakarta untuk mengawasi kerja jajaran Pemprov DKI.
Baca juga:
- Kantor Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Disegel KPK
- Ketua KPK Benarkan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Terjaring OTT di Surabaya
- Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Terjaring OTT KPK Bersama 3 Orang Lainnya
- DPR Sahkan Laksamana Yudo Margono Sebagai Panglima TNI Gantikan Andika Perkasa
Dalam hal ini, Heru menegaskan bahwa permintaan penempatan Satgas KPK bukan bertujuan untuk mengulik potensi kesalahan pekerjaan anak buahnya.
"Soal permohonan kami untuk bisa menambah satgas bukannya saling mencari-cari, tapi namanya pencegahan. Bisa konsultasi, bisa komunikasi, sehingga GcG (good corporate governance) kita bisa lebih bagus lagi," pungkas Heru.