Pak Bamsoet, Politikus Senior PDIP Minta Sudahi Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024, Tak Produktif

JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin, meminta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyudahi pernyataan yang kurang produktif dengan menyebut pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 perlu benar-benar diperhitungkan.

Dia menilai, secara tak langsung Bamsoet sudah kembali menggaungkan wacana penundaan pemilu. 

Menurut Hasanuddin, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilihan Umum 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Terlebih, proses dan tahapan pemilu sudah mulai berjalan. 

"Sudahlah, tak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan Pemilu. Karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Jumat, 9 Desember. 

Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan sejumlah alasan mengapa menunda pemilu merupakan tindakan melawan konstitusi. Pertama, bertentangan dengan UUD RI 1945, Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Kedua, bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 167 ayat (1) yang berbunyi "Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali".

"Saya rasa sudah sangat jelas, bila bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta tidak diatur mekanismenya (penundaan pemilu, red) oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja," tegas Hasanuddin. 

"Jika dibiarkan, usulan penundaan pemilu hanya menjadi perbuatan melanggar konstitusi," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Sebab menurutnya, momentum pesta demokrasi 2024 kurang tepat karena pemerintah tengah melakukan pemulihan kembali pasca pandemi COVID-19. 

Terlebih, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbukti mampu menangani dan tanggap cepat dalam menghadapi berbagai tantangan. Ditambah lagi, kata Bamsoet, dalam menangani bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia.

“Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” kata Bamsoet dalam acara rilis hasil survei Poltracking, Kamis, 8 Desember. 

Selain itu, politikus senior Golkar itu menilai, Jokowi juga sukses menghadapi COVID-19 selesaikan dengan baik dan diakui oleh dunia. 

"G20 terlaksana dengan baik berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan lain juga baik, sehingga kita masih mampu bertahan dipertumbuhan ekonomi 5 persen," kata Bamsoet.