Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir Sebut BUMN Butuh Dana Besar

JAKARTA – Kementerian BUMN akan mengamankan rantai pasok pangan yang diperkirakan masih terganggu di tahun depan.

Salah satu kunci agar bisa bertahan dari krisis di 2023, Indonesia harus mampu menjaga kondisi supply change atau rantai pasok pangan nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, BUMN siap untuk menjadi pembeli siaga (off taker) bahan-bahan keputuhan pokok pada tahun depan.

Namun, syaratnya adalah perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap perusahaan pelat merah pelaksana fungsi off taker tersebut.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di perusahaan pelat merah pelaksana off taker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka.

"Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), di mana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibandingkan pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal konsepnya berbeda," kata Erick, Rabu, 7 Desember.

Butuh Dana Besar

Erick menekankan, mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur agar terdapat dana besar. Di mana dana itu disimpan di Perhimpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga murah.

Dengan dana itulah, kata Erick, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.

"Kemudian nanti Bulog bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu dan lain-lain. Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan," ujar Erick.

Lebih lanjut, Erick menegaskan, peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan.

Tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

Karena itu, kata Erick, BUMN harus membantu kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar.

"Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator," jelas Erick.