Pemerintah Terus Evaluasi Pelaksanaan DOB Papua
BIAK - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut Pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan pada empat daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.
"Akibat dari munculnya DOB-DOB ini tentu sudah kita petakan dan kita nanti juga akan terus evaluasi seperti apa," kata Wapres Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak, Papua dilansir ANTARA, Jumat, 2 Desember.
Ada empat DOB di Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dengan ketiga DOB tersebut sudah disahkan undang-undangnya sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Papua dan Papua Barat Daya sebagai pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Namun UU pembentukan Papua Barat Daya masih menunggu penomoran
"Dan tiga DOB ini, empat dengan Papua Barat Daya itu sedang menyiapkan perangkatnya, perkantoran, kemudian juga kepegawaian, tapi penjabat gubernur sudah bertemu dengan saya, sudah kita arahkan di kantor saya di Merdeka Selatan dan sudah ada sekarang sekda-sekda dari masing-masing untuk menjalankan tugasnya," kata Wapres.
Saat ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah DOB itu pun sedang menyusun rencana induk percepatan pembangunan di Papua.
"Konsekuensinya, terutama Papua induk, pegawainya kan ngumpul di situ. Bagaimana ini kemudian mengaturnya nanti? Lalu juga kemarin (masalah) beasiswa, beasiswa itu selama ini dibiayai oleh induk nanti kita bagi masing-masing tanggung jawabnya, begitu juga pelayanan kesehatan," ujar Wapres.
Wapres pun meyakini proses penyiapan pemerintahan maupun kantor pemerintahan di masing-masing DOB dapat berjalan lancar.
"Kita mengatakan ini kunci, ini 'game changer' untuk menyejahterakan. Kemarin terpusat, sekarang bahkan ada keinginan lagi dua wilayah adat ingin dijadikan provinsi, artinya sebenarnya dipecah provinsi itu sebenarnya masyarakat bukan hanya menerima, bahkan masih ingin tambahan lagi," kata Wapres.
Saat melakukan audiensi dengan Bupati Biak Herry Ario Naap, Pj Bupati Kepulauan Yapen Cyfrianus Y Mambay, Wakil Bupati Kepulauan Waropen Lamek Maniagasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori Ferra Wanggai pada Jumat ini, para pemimpin daerah adat Saereri tersebut mengajukan usulan pembentukan provinsi baru bernama Papua Utara.
Baca juga:
Sedangkan pada Kamis (1/12), Wapres juga menerima audiensi dari Bupati Kaimana Freddy Thie, Bupati Fakfak Untung Tamsil, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete yang mengusulkan pemekaran wilayah menjadi provinsi Bomberai Raya atau Papua Barat Tengah.
"Nanti berproses, sekarang kan pemerintah mengutamakan empat DOB ini, yang baru ini. Supaya ini berjalan dengan baik, sehingga kalau itu sudah bagus, sudah berjalan baik, akan dilihat apakah mungkin ada pemekaran baru lagi yang menurut mereka itu wilayah adat, ada dua wilayah adat yang belum terpetakan," kata Wapres.
Wapres menyebut pemerintah pusat tidak akan langsung menyetujui ataupun mengiyakan permohonan tersebut.
"Nah, ini kita lihat saja. Jadi kita tidak apriori ya dan tidak apriori menolak, biar saja berproses sesuai dengan tuntutan keadaan, tapi pemerintah memang menyiapkan yang empat itu," kata Wapres.