BPDPKS dan Aspekpir Dukung UMKM Bikopra Optimalkan Potensi Kelapa Sawit
JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia berkolaborasi menggelar kegiatan Bimbingan Teknis UMKM Bikopra bagi anggota Aspekpir Provinsi Riau.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru pada tanggal 21 hingga 23 November 2022 tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, MSi dan dihadiri Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Huhansyah, Ketua Penasehat Aspekpir Gamal Nasir dan Ketua Dewan Pengawas Aspekpir Rusman Heriawan.
Kewirausahaan
Kegiatan diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari koperasi-koperasi anggota ASPEKPIR Provinsi Riau, perwakilan dari dinas provinsi Riau serta dinas-dinas kabupaten di daerah Riau.
Bikopra merupakan singkatan dari Bangun Industri UMKM Sejahtera yang digagas Aspekpir untuk mengembangkan kewirausahaan di desa-desa penghasil kelapa sawit dengan memanfaatkan potensi limbah dari kelapa sawit menjadi bernilai ekonomis.
Gubernur Riau Drs.H. Syamsuar,MSi mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis UMKM Bikopra yang di fasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan berharap agar apa yang direncanakan dari bimtek ini dapat menjadi kenyataan sehingga petani plasma di Provinsi Riau kedepannya akan semakin maju, kuat dan menjadi lebih besar lagi.
Dia menjelaskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terkait dengan pengembangan komoditas kelapa sawit diarahkan untuk mendukung kelapa sawit sebagai komoditi andalan dan salah satu penghasil devisa utama negara yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit, khususnya di Provinsi Riau.
Menurut dia, dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk CPO, Pemerintah Provinsi Riau melalui BUMD Riau berencana akan mengembangkan produk turunan berupa minyak goreng dengan kualitas ekspor dengan standar dan harga yang wajar dengan pangsa pasar utama adalah masyarakat lokal Provinsi Riau.
Recana ini, katanya, dirasa wajar untuk dikembangkan karena Provinsi Riau yang dikenal memiliki lahan terluas dan penghasil utama komoditas kelapa sawit Indonesia, belum memiliki ikon produk turunan kelapa sawit. “Ke depan, Riau diharapkan bisa dikenal sebagai penghasil minyak goreng dan turunan CPO lainnya,” katanya seperti dalam keterangan tertulis yang dikirim ke VOI.
Dukungan
Kepala Divisi KUKM BPDPKS Helmi Muhansyah mengatakan BPDPKS selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perkelapasawitan, termasuk dari Divisi UKMK yang salah satu tugasnya adalah bagaimana membangun kemitraan dalam rangka mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi.
Dukungan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis Bikopra ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan harapan agar petani kelapa sawit, khususnya anggota Aspekpir dapat semakin berkembang. “Kami berharap kegiatan ini juga dilaksanakan di daerah lainnya di Indonesia,” katanya.
Dia menilai Provinsi Riau sangat potensial untuk mengembangkan Bikopra ini karena Provinsi Riau merupakan penghasil utama kelapa sawit Indonesia dengan petani-petani kelapa sawitnya yang berkompeten. Tinggal bagaimana bisa berkolaborasi bersama-sama dan yang paling penting adalah bagaimana bisa terus mempromosikan kebaikan-kebaikan kelapa sawit ini.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tentang black campaign atau kampanye negatif yang bukan hanya dari luar Indonesia, bahkan juga datang dari dalam negeri Indonesia karena adanya pemahamanan atau persepsi yang kurang baik terhadap komoditas kelapa sawit. “Nah, bagaimana kita bisa membangun persepsi negatif ini menjadi positif dengan mempromosikan kebaikan-kebaikan kelapa sawit,” katanya.
Pihaknya berharap, melalui Bimtek ini dapat menghasilkan UMKM berbasis desa bahkan ke depan bisa menjadi desa-desa ekspor, desa-desa devisa yang berbasiskan kelapa sawi khususnya dari Provinsi Riau berkolaborasi dengan asosiasi.
Baca juga:
Ketua Umum Aspekpir Setiyono dalam sambutanya mengatakan Banyaknya pelaku usaha berdampak baik terhadap kemajuan bangsa, terutama jika pelaku usaha mengelola perkembangan bisnis yang dijalankannya dengan baik melalui bantuan teknologi yang tersedia saat ini. “Salah satunya dengan kehadiran “Agribisnis pengelolaan limbah di areal perkebuna kelapa sawit di integrasikan dengan ternak sapi, program ini di gagas di wilayah Provinsi Riau oleh ASPEKPIR dengan nama BIKOPRA,” ini,” katanya.
Dengan wujud nyata yang dibuat pilot project di satu desa memanfaatkan limbah sawit dapat membangkitkan gairah mengembangkan populasi ternak sapi dan dapat menumbuh kembangkan UMKM di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, lebih luas lagi menopang perekonomian Nasional.
Terlebih lagi Kementerian Pertanian menetapkan luas tutupan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 16,38 juta hektar yang tersebar di 26 provinsi. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.833/KPTS/ SR.020/M/12/2019. Dan menyatakan bahwa kebun kelapa sawit Riau terluas di Indonesia dengan luas 20,08 % atau sekitar 3,38 juta hektar.