Dampak Temuan Kasus Polio di Aceh, Pj Gubernur DKI Heru Bakal Gencarkan Vaksin
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menggencarkan vaksin polio di Jakarta pada tahun 2023. Hal ini seiring dengan temuan satu kasus polio tipe dua di Kabupaten Pidie yang dialami anak berusia tujuh tahun.
"(Penanganan polio) harus gencar. Nanti Dinas Kesehatan sudah ada program-program, termausk di tahun depan juga program vaksin," kata Heru saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 20 November.
Seorang anak di Kabupaten Pidie, Aceh dinyatakan mengalami polio tipe dua. Dia awalnya mengalami demam dan flu pada 6 Oktober. Selanjutnya, gejala onset lumpuh pada tungkai dirasakan pada 9 Oktober. Anak itu kemudian dibawa ke RSUD TCD Sigil pada 18 Oktober.
Dokter yang memeriksanya kemudian mengambil dua sampel yang kemudian dikirimkan ke provinsi dan Jakarta untuk dites. Hasilnya, anak tersebut dinyatakan positif polio pada 10 November.
Anak itu mengalami kondisi pengecilan di otot paha dan dia tidak pernah mendapatkan imunisasi. Kemenkes menyebut anak tersebut mengalami perbaikan kondisi namun dia harus menjalani fisioterapi untuk menjaga massa otot.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan Indonesia berisiko tinggi untuk penyebaran virus polio.
"Kalau kita lihat pada 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota semua masuk kriteria tinggi, high risk, cakupan vaksinasi polio rendah semua. Jadi kini ke Indonesia high risk untuk terjadinya KLB (kejadian luar biasa) polio," ujar Maxi pada Sabtu, 19 November.
Maxi memaparkan pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan itu jenis polio tetes BOPV, atau bivalent oral polio vaccine. Vaksin tersebut untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2, yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral.
Kemudian pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi, serta nanti ada booster juga di usia 9 bulan bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubella.
Akan tetapi, cakupan vaksinasi OPV4 dan IPV termasuk rendah. Pada tahun 2020, cakupan OPV4 sebesar 86,8 persen dan IPV sebesar 37,7 persen. Sementara pada 2021 presentasi cakupan OPV4 menurun 80,2 persen dan IPV 66,2 persen. Sehingga, pemerintah mengejar target untuk program imunisasi anak.
Baca juga:
Menurut Maxi, ditemukannya satu kasus polio di Aceh pada November 2022 dipengaruhi oleh tidak berjalannya vaksinasi polio baik OPV4 maupun IPV selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.