Gizi Buruk di Jakarta Disorot, Heru Budi Bakal Kumpulkan Jajaran Bahas Penanganan Stunting  

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono  akan mengumpulkan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk membahas penanganan masalah stunting.

Hal ini dilakukan untuk merespons kasus belasan kasus gizi buruk di Jakarta Selatan yang disorot Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Besok saya undang rapat seluruh pejabat eselon II terkait bahasan itu. Saya akan teliti kenapa bisa stunting. Saya akan cek ke Dinas Sosial dan lain-lain, penyebabnya apa," kata Heru kepada wartawan, Selasa, 24 Januari.

Padahal, menurut Heru, Pemprov DKI selama ini telah menyalurkan berbagai bantuan untuk menunjang kesehatan masyarakat, khususnya anak, mulai dari Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Anak Jakarta (KAJ), subsidi pangan, hingga bantuan lainnya.

"DKI itu sudah banyak berikan bantuan, kurang lebih 14 jaring pengaman sosial termasuk transportasi, dan lain-lain," jelas Heru.

Sebelumnya, dilaporkan 19 anak mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kejadian ini diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas Pejaten Barat pada September 2022.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo hal ini. Hasto mengatakan, temuan tersebut sangat wajar, apabila melihat jumlah balita yang mencapai 790 ribu dan prevalensi stunting di Ibu kota lebih dari 14 persen.

"Bisa dibayangkan kalau stuntingnya 14 persen. Berarti, masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di DKI. Wajar, dong, kalau di Pejaten masih ada 19 anak gizi buruk," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu, 14 Januari.

Dia menjelaskan, prevalensi stunting di DKI Jakarta merupakan terendah kedua setelah Bali. Menurut Hasto, angka prevalensi stunting 14 persen tersebut masih cukup baik. Sebab, masih ada daerah-daerah lain yang lebih tinggi angka prevalensi stunting-nya dibandingkan Jakarta.

"Jakarta tidak termasuk tinggi, Sulbar, NTT, NTB , Papua , Aceh jauh lebih tinggi," ujarnya.

Terkait dengan kasus 19 anak menderita gizi buruk, Hasto pun mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya akan komunikasikan dengan Gubernur. Selama ini, DKI memang tidak mengikuti sistem pendataan BKKBN," pungkasnya.