Ada Temuan Kasus 19 Anak Gizi Buruk di Jakarta, Kepala BKKBN: Program BAAS Cepat Turunkan Stunting

JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo merespons soal kasus 19 anak yang menderita gizi buruk di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Hasto mengatakan, temuan tersebut sangat wajar, apabila melihat jumlah balita yang mencapai 790 ribu dan prevalensi stunting di Ibu kota lebih dari 14 persen.

"Bisa dibayangkan kalau stuntingnya 14 persen. Berarti, masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di DKI. Wajar, dong, kalau di Pejaten masih ada 19 anak gizi buruk," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Sabtu, 14 Januari.

Ia menjelaskan, prevalensi stunting di DKI Jakarta merupakan terendah kedua setelah Bali. Menurut Hasto, angka prevalensi stunting 14 persen tersebut masih cukup baik. Sebab, masih ada daerah-daerah lain yang lebih tinggi angka prevalensi stunting-nya dibandingkan Jakarta.

"Jakarta tidak termasuk tinggi, Sulbar, NTT, NTB , Papua , Aceh jauh lebih tinggi," ujarnya.

Kondisi gizi buruk pada anak tersebut, kata Hasto, sebenarnya bisa diatasi. BKKBN sendiri, lanjutnya, memiliki program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), yang mana para donatur bisa memberikan bantuan untuk melakukan intervensi gizi kepada anak berisiko stunting.

"Di Jakarta banyak pengusaha, banyak orang kaya. Harapan saya, program Bapak Asuh Anak Stunting sukses di DKI dan akan cepat menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Kemudian, Hasto pun menjelaskan bagaimana cara menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, salah satunya melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Stunting yang akan menerima dan mengatur, serta memadupadankan data anak berisiko stunting di daerah tersebut, agar bisa mendapat bantuan dan pendampingan.

"Di luar DKI ada data keluarga risiko tinggi stunting. Saya kira sistem yang di DKI akan mengatur itu, tetapi khusus DKI punya data sendiri berbasis carik Jakarta," ungkapnya.

Terkait dengan kasus 19 anak menderita gizi buruk, Hasto pun mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya akan komunikasikan dengan Gubernur. Selama ini, DKI memang tidak mengikuti sistem pendataan BKKBN," pungkasnya.

Sebelumnya, dilaporkan 19 anak mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta di Kelurahan Pejaten Barat. Kejadian ini diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas Pejaten Barat pada September 2022.