Kemenperin Akan Susun Sejumlah Langkah Sebagai Antisipasi Berbagai Isu yang Dilaporkan HIMKI
JAKARTA - Dalam rangka finalisasi draft Grand Strategy Plan (GSP) Industri Mebel dan Kerajinan Nasional periode 2022-2025, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru saja menyelenggarakan kegiatan Simposium Nasional bertemakan "Melalui Grand Strategy Plan, Kita Tingkatkan Kontribusi Industri Mebel dan Kerajinan Terhadap Kesejahteraan Bangsa" di Gedung Kementerian Perindustrian, pada hari ini, Kamis 10 November.
Acara ini diikuti 100 peserta, yang terdiri dari para pelaku industri mebel & kerajinan, serta stakeholder industri terkait.
Simposium Nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam kesempatan tersebut, Agus menyebut pihaknya telah menerima seluruh aspirasi dari HIMKI dan ke depannya akan menindaklanjuti seluruh isu yang berkembang tersebut.
"Kami menyadari industri furnitur dan kerajinan sekarang ini masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Berdasarkan aspirasi dari HIMKI, kami menyerap beberapa isu pokok yang dihadapi oleh industri furnitur dan kerajinan dalam negeri," kata Agus.
Agus menambahkan ada lima isu yang telah diterima oleh Kementerian Perindustrian, di antaranya permasalahan logistik dan shipping yang berkepanjangan, terjadi permintaan atau pangsa pasar akibat tingginya inflasi di negara-negara tujuan ekspor sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina, permasalahan domestik terkait rantai pasok ketersediaan bahan baku, permasalahan teknologi dan SDM, serta isu pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Nantinya, kata Agus, setelah pihaknya mengetahui berbagai permasalahan yang telah terjadi di sektor industri, Kemenperin pun akan segera menyusun langkah-langkah guna menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.
"Berbagai isu pokok tersebut telah menjadi perhatian kami dan Kemenperin akan menyiapkan berbagai langkah dan dukungan terhadap upaya pemecahan isu-isu tersebut. Upaya ini tentu mengharuskan kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian atau lembaga lain sesuai tugas dan kewenangannya," papar dia.
"Kami memahami aspirasi HIMKI mengenai SVLK bagi industri furnitur dan kerajinan. Untuk itu, kami akan mengkoordinasikan dengan K/L terkait," tambahnya.
Baca juga:
- Data Penerima Bansos Belum Jelas, Hidayat Nur Wahid Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM
- Menteri METI Jepang Kunjungi Menko Airlangga, Bahas Kerja Sama Perdagangan hingga KTT G20
- Imbas BBM Naik, Pengusaha Warteg Bakal Naikkan Harga Makanan 20 Persen
- Meski Intervensi Nilai Tukar Rupiah, Bank Indonesia Pastikan Likuiditas Dolar AS Tetap Terjaga
Lebih lanjut, kata Agus, pihaknya pun akan mendukung langkah yang dilakukan oleh HIMKI demi memperkenalkan industri nasional di Tanah Air.
"Kami juga akan mendukung sepenuhnya upaya penguatan orientasi ke pasar domestik oleh HIMKI karena sudah semestinya industri nasional menjadi raja di negeri sendiri. Kebijakan P3DN dan TKDN, substitusi impor, program-program peningkatan kapasitas, semuanya kami intensifkan sebagai wujud keberpihakan pemerintah, agar industri dalam negeri dapat berdaulat, maju, dan berdaya saing," imbuhnya.
Sekadar diketahui, ada dua tujuan diselenggarakannya simposium. Pertama, menyinergikan rencana aksi 'Grand Strategy Plan Industri Mebel dan Kerajinan Nasional 2022-2025' dengan program-program Pemerintah sebagai turunan dari Rencana Strategis dan/atau Rencana Induk dan atau kebijakan Kementerian/Lembaga terkait.
Kedua, menyatukan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi pembangunan bidang Industri Mebel dan Kerajinan Nasional.