Risma akan Paparkan Tongkat Pintar Tunanetra di Pertemuan Asia Pasifik
JAKARTA - Indonesia membuat terobosan dengan tongkat pintar adaptif dan ponsel pintar yang sudah dimodifikasi untuk tunanetra.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan tiga terobosan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung aksesibilitas pada penyandang disabilitas.
Hal itu akan disampaikannya dalam Pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah mengenai tinjauan akhir implementasi dasawarsa penyandang disabilitas di Asia-Pasifik, atau HLIGM-FRPD (High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons).
Mensos Risma mengatakan dalam setahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung dan mempermudah aksesibilitas para penyandang disabilitas.
Terobosan pertama adalah tongkat pintar adaptif dan ponsel pintar yang sudah dimodifikasi untuk tunanetra. Tongkat tersebut akan bekerja untuk memberi sinyal kepada si pemegang tongkat tunanetra, maupun penyandang disabilitas yang lain.
"Ketika ada air, atau apa pun, bahkan bencana di sekitarnya. Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga si pemegang tongkat bisa waspada,” ujar Mensos Risma.
Kedua, para penyandang disabilitas dilakukan pendekatan kewirausahaan. Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan tersebut, sehingga penyandang disabilitas bukan hanya dapat bekerja, tapi juga berwirausaha.
“Mereka, kami ajarkan untuk bisa berdiri tapi dengan teknologi yang dibuat oleh para penyandang disabilitas juga. Jadi, ini adalah salah satu keberanian untuk bagaimana penyandang disabilitas ini bisa membuat, bahkan bisa menciptakan suatu karya sendiri, yang bisa kita akan ajukan hak patennya secara internasional,” ujar dia.
Yang ketiga, yakni keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap mereka.
“Kita coba menghidupkan kembali gotong royong supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita dengan memberikan makanan untuk saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, lewat gotong royong dari warga sekitarnya dengan bantuan uang dari pemerintah, bentuk saling peduli kepada sesama,” ucap Risma.
Tiga hal itu, disebutnya, sebagai terobosan yang akan dibagikan oleh Indonesia pada pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik. Ke depan, Mensos Risma berharap Indonesia juga bisa belajar mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dari negara lain melalui pertemuan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana menyebut Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Pasifik untuk Penyandang Disabilitas periode 10 tahunan kali ini dilaksanakan di Indonesia, lantaran dianggap telah banyak melakukan sejumlah inovasi dalam penanganan penyandang disabilitas.
“Indonesia ini banyak sekali inovasi, terobosan-terobosan, seperti yang Ibu Menteri telah sampaikan, terobosan-terobosan yang bisa jadi contoh, lesson learned, best practice untuk negara-negara yang hadir nanti juga,” ujar Armida.
Baca juga:
Hasil dari pertemuan itu nanti akan diwujudkan dalam Jakarta Declaration. “Pengalaman dari Indonesia bisa diaplikasikan di negara lain. Begitu pun pengalaman dari negara lain, bisa juga dipelajari oleh Indonesia,” ujar Armida melanjutkan.
Di Asia dan Pasifik, diperkirakan terdapat 700 juta orang penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat. Negara-negara yang tergabung dalam ESCAP bersepakat membangun kerja sama regional yang berfokus pada bagaimana mewujudkan pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Dekade Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (1983-1992).
Dalam pertemuan tersebut, anggota ESCAP akan mengkaji ulang (review) kemajuan dan pencapaian poin-poin rencana aksi dalam Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing.
Pertemuan juga akan merumuskan kesepakatan baru dan memperbarui komitmen para anggota ESCAP dan asosiasi yang memperkuat pemenuhan hak-hak dan pembangunan inklusif penyandang disabilitas di Asia-Pasifik. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2032.*