Di Awal Getol Dukung Kenaikan Anggaran DPRD dan Belakangan Menolak, PSI: Perintah Giring Ganesha
JAKARTA - Ketua DPW PSI DKI, Michael Victor Sianipar menyebut bahwa sikap PSI yang menolak kenaikan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 atas perintah Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha.
Victor mengakui bahwa awalnya tidak ada penolakan dari PSI saat pembahasan penyusunan RKT yang masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Setelah pembahasan berjalan, Victor yang mendapat laporan pembahasan tersebut dari fraksinya meneruskan laporan kepada Giring Ganesha. Dari situ, Giring menyatakan PSI akan menolak kenaikan RKT DPRD.
"Arahan ketua umum kami, Bro Giring, dengan tegas menolak kenaikan RKT. Menurutnya, apakah pantas, di tengah pandemi dan situasi ekonomi seperti ini ada kenaikan RKT?" kata Victor dalam konferensi pers webinar, Kamis, 3 Desember.
Kemudian, keluarlah sikap PSI yang menolak adanya kenaikan RKT saat Rapat Paripurna pengesahan KUA-PPAS APBD tahun 2021. Hal ini membuat fraksi lain di DPRD geram.
Victor memandang, kenaikan RKT di tengah krisis kesehatan dan sulitnya perekonomian warga karena COVID-19 merupakan hal yang tidak pantas. Terlebih, angka pengangguran DKI juga melonjak naik, sehingga anggaran itu disarankan digunakan untuk kepentingan penanganan pandemi.
"Kami melihat bahwa kenaikan kenaikan tersebut tidaklah pantas di tengah pandemi kesehatan dan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat DKI Jakarta," ungkap dia.
Baca juga:
Diketahui, Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, RKT tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Anggaran ini pendapatan langsung berupa gaji dan tunjangan, pendapatan tidak langsung, serta biaya sosialisasi dan reses.
Sehingga, jika dikali dengan 106 anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, butuh anggaran sebesar Rp888.681.846.000 dalam satu tahun.
Ketua Komisi A dari Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono menjelaskan kenaikan anggaran ini tak semua bakal masuk kantong pribadi anggota dewan. Ia bilang, kenaikan pendapatan langsung itu hanya pada tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi.
"Yang naik itu hanya tunjangan perumahan dan komunikasi dan itu sesuai dengan aturan. Tunjangan lain tidak naik. Sisanya, anggaran yang lain buat kegiatan untuk masyarakat," kata Mujiyono.
Kata dia, tunjangan perumahan diusulkan naik dari Rp60 juta menjadi Rp105 juta per bulan untuk setiap anggota dewan. Sementara, tunjangan transportasi naik dari Rp21 juta menjadi Rp35 juta.
"Total kenaikan tunjangan Rp59 juta, dipotong pajak PPh, dikali 90 persen, jadinya Rp53 juta," ucap Mujiyono.
Mujiyono mengaku pagu anggaran yang membuat RKT nampak melonjak justru anggaran kegiatan tahunan DPRD untuk melayani dan menyerap aspirasi masyarakat. Anggaran ini tidak diterima langsung oleh anggota DPRD, tetapi berada di Sekretariat DPRD DKI.
Kegiatan tersebut di antaranya sosialisasi pra raperda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimtek fraksi, dan kunjungan lapangan komisi. Selain itu, ada penambahan kuantitas sosialisasi perda dari dua kali dalam sebulan menjadi empat kali.