Hadiri HUT ke-77 TNI, Puan Maharani: Politik Nasional Mulai Panas, Pimpinan-Prajurit TNI Harus Kompak

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Oktober. Puan berharap TNI semakin kompak agar dapat menjalankan seluruh tugas dengan maksimal.

“Atas nama DPR RI, saya mengucapkan selamat memperingati HUT yang ke-77 bagi seluruh prajurit TNI. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,” ujar Puan, Rabu, 5 Oktober. 

Mantan Menko PMK itu juga berharap, TNI bisa meningkat soliditasnya. Menurut Puan, keharmonisan di tubuh TNI mutlak diperlukan sehingga semua prajurit dapat bekerja dengan baik sebagai satuan keamanan dan penjaga kedaulatan negara.

“Dalam menegakkan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, seluruh prajurit TNI harus kompak. Tri Dharma Eka Karma,” tegas Puan.

Cucu proklamator Soekarno itu berpesan agar seluruh jajaran pimpinan dan prajurit TNI selalu menjaga kekompakan. Puan juga mengingatkan agar TNI selalu netral. Apalagi, kata Puan, Indonesia sudah menghadapi tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024.

“Pimpinan TNI juga harus kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional. Hal ini penting mengingat mulai memanasnya politik nasional,” kata Puan.

“TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua prajurit TNI harus bekerja dengan profesional,” imbuhnya.

Di sisi lain, Puan mengapresiasi para prajurit TNI yang telah memberikan pengabdian terbaiknya dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan bangsa dan negara. Khususnya selama pandemi COVID-19, kata Puan, TNI menjadi salah satu garda terdepan dalam memberi bantuan untuk rakyat.

“Selama pandemi COVID-19, prajurit TNI membuktikan telah menjadi tentara rakyat yang sesungguhnya. Saya tahu betul banyak prajurit yang masuk ke pelosok-pelosok desa untuk memberi bantuan kepada rakyat,” ungkap Puan.

“Prajurit TNI juga senantiasa membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk ikut berpartisipasi atas kesuksesan program vaksinasi di tengah tugas-tugas pokoknya,” lanjutnya.

Meski begitu, Ketua DPP PDIP itu menilai hal tersebut belum diikuti oleh pemenuhan kesejahteraan bagi prajurit. Padahal, kata Puan, tingkat kepuasan publik terhadap kerja TNI cukup tinggi.

Oleh karena itu, legislator Jawa Tengah itu berharap, pemerintah meningkatkan upaya untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. "Baik dari tunjangan kinerja (tukin) atau tempat hidup yang layak bagi prajurit,” sebut Puan.

Sebagai informasi, data Kementerian Pertahanan menyebutkan, hingga kini TNI masih kekurangan 237.735 unit rumah dinas atau 51,7 persen dari kebutuhan 459.514 unit rumah dinas. Sementara itu, berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit berhak mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk perumahan.

Belum idealnya pemenuhan rumah dinas, kata Puan, cukup membebani prajurit tamtama dan bintara yang umumnya bergaji antara Rp3,5 sampai Rp6 juta per bulan. Karenanya, Puan mendorong Pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar prajurit tersebut.

“Jangan biarkan abdi-abdi negara terbaik kita kesulitan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Prajurit TNI rela mengorbankan nyawa mereka demi tumpah darah Indonesia. Tugas Negara untuk memenuhi kebutuhan mereka,” kata Puan.