Dukung Empat Wilayah Ukraina Usai Aneksasi, Rusia Rogoh Anggaran Negara
JAKARTA - Rusia memiliki dana untuk mendukung empat wilayah Ukraina yang pencaplokannya diumumkan Presiden Vladimir Putin minggu lalu, merupakan bagian dari anggaran negara, kata Menteri Keuangan Anton Siluanov kepada parlemen Hari Senin.
"Prioritas untuk tiga tahun ke depan adalah integrasi penuh daerah-daerah baru," kata Siluanov, tanpa mengatakan berapa banyak dana yang akan dihabiskan, melansir Reuters 3 Oktober.
"Anggaran federal memiliki sumber daya yang diperlukan untuk ini, baik untuk penyediaan standar sosial saat ini. Serta dana untuk pemulihan ekonomi wilayah baru Federasi Rusia," sambungnya.
Rusia menganggarkan pendapatan sebanyak 27,7 triliun rubel tahun ini dan membelanjakan 29 triliun rubel, yang menyebabkan defisit 1,3 triliun rubel atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), menurut Kementerian Keuangan.
Defisit anggaran diperkirakan akan melebar menjadi 2 persen dari PDB tahun depan sebelum menyempit menjadi 0,7 persen dari PDB pada tahun 2025.
Rusia telah mengklasifikasikan tujuan pengeluaran 6,6 triliun rubel, atau hampir seperempat dari total pengeluarannya, tahun depan, rancangan anggaran negara menunjukkan minggu lalu.
Diketahui, Rusia mendeklarasikan pencaplokan wilayah Lugansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia pekan lalu, setelah mengadakan apa yang disebutnya referendum di wilayah pendudukan Ukraina.
"Ini adalah kehendak jutaan orang," kata Presiden dalam pidato di hadapan ratusan pejabat tinggi di St George's Hall, Kremlin, Jumat lalu.
Baca juga:
- Sebut Kerusuhan Protes Kematian Mahsa Amini Diprovokasi Musuh Iran, Ayatollah Ali Khamenei Dukung Pasukan Keamanan
- Sekutu Presiden Putin Ingin Moskow Pertimbangkan Senjata Nuklir dan Jenderal Rusia di Lyman Dicopot, Kremlin: Momen Emosional
- Bikin Adem! Sebut Tidak Melihat Beijing akan Invasi Taiwan Dalam Waktu Dekat, Menhan AS: Kami Berharap China Bekerja Sama
- Sebut Ada Jejak Barat, Kepala Intelijen Rusia: Kami Terus Mengumpulkan Fakta
"Orang-orang yang tinggal di Lugansk, Donetsk, wilayah Kherson, dan wilayah Zaporizhzhia menjadi warga negara kami selamanya," tandasnya.
Pemerintah Barat dan Kyiv mengatakan pemungutan suara itu melanggar hukum internasional dan bersifat memaksa dan tidak representatif.