Kritik Pernyataan Sekjen PBB Soal Refendum, Rusia: Tidak Berwenang dan Standar Ganda

JAKARTA - Misi diplomatik Rusia untuk PBB mengatakan, Sekjen PBB tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan pernyataan, menilai apa yang disampaikan sebagai standar ganda.

Aksesi Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), serta wilayah Kherson dan Zaporozhye ke Rusia tidak memiliki kekuatan hukum, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk," kata Guterres kepada wartawan, dilansir dari TASS 30 September.

"Piagam PBB sudah jelas. Setiap pencaplokan wilayah suatu Negara oleh Negara lain yang diakibatkan oleh ancaman atau penggunaan kekuatan, merupakan pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," jelasnya.

"Federasi Rusia, sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, berbagi tanggung jawab khusus untuk menghormati Piagam. Itu tidak dapat didamaikan dengan kerangka hukum internasional. Itu bertentangan dengan semua yang dimaksudkan oleh komunitas internasional. Itu mencemooh Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah eskalasi yang berbahaya, tidak memiliki tempat di dunia modern. Tidak harus diterima," paparnya.

Guterres mengatakan, posisi PBB mengenai referendum tegas. "Kami berkomitmen penuh terhadap kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Ukraina, di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan."

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disebut 'referenda' (referendum) di wilayah-wilayah pendudukan dilakukan selama konflik bersenjata aktif, di wilayah-wilayah di bawah pendudukan Rusia, dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina. Mereka tidak dapat disebut sebagai ekspresi asli dari kehendak rakyat."

"Setiap keputusan Rusia untuk maju akan semakin membahayakan prospek perdamaian. Ini akan memperpanjang dampak dramatis pada ekonomi global, terutama negara-negara berkembang dan menghambat kemampuan kami untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa di seluruh Ukraina dan sekitarnya," tukas Guterres.

Menanggapi hal tersebut, Misi Rusia untuk PBB menggambarkannya sebagai contoh standar ganda, menyoroti diamnya Sekjen PBB tentang tindakan pemerintah Kyiv di Donbass setelah 2014, tentang situasi di sekitar Kosovo dan berhenti mengutuk pendudukan AS dan NATO di sebagian wilayah Suriah.

"Dengan latar belakang ini, serangan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB terhadap hak dasar penentuan nasib sendiri yang diungkapkan oleh penduduk wilayah DPR, LPR, Kherson dan Zaporizhzhia merupakan contoh lain dari standar ganda," terang pernyataan misi diplomatik Rusia.

"Kami menyesal bahwa alih-alih bertindak seperti dalam Piagam PBB, Sekretaris Jenderal memilih untuk berperan dalam mempengaruhi posisi negara-negara Anggota PBB menjelang inisiasi yang diantisipasi oleh negara-negara Barat," sambung pernyataan itu.

Tak hanya itu, misi diplomatik Rusia untuk PBB juga menyebut Antonio Guterres tidak memiliki wewenang untuk membuat pernyataan atas nama organisasi secara keseluruhan, terkait dengan referendum.

"Fungsi administratif tidak memberikan Sekretaris Jenderal hak untuk membuat pernyataan politik atas nama PBB secara keseluruhan, apalagi sendirian memberikan interpretasi dari norma-norma Piagam dan dokumen-dokumen Majelis Umum," terang misi itu.

Menurut misi tersebut, "jika piagam PBB memang 'jelas' bagi Sekretaris Jenderal, maka dia harus mengetahui isi Pasal 97 darinya, mengidentifikasi Sekretaris Jenderal sebagai Kepala petugas administrasi Organisasi."

Pernyataan itu mengatakan bahwa "sifat dan isi" pernyataan sekretaris jenderal tidak diragukan melanggar Piagam PBB, menetapkan sekretaris jenderal dan personel Sekretariat "harus menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin mencerminkan posisi mereka, sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi."

"Mengenai situasi di sekitar Ukraina, Sekretaris Jenderal PBB telah secara konsisten menunjukkan pendekatan selektif yang sama seperti negara-negara Barat kolektif, secara harfiah menempatkan dirinya dalam barisan dengan mereka," kritik para diplomat Rusia.

Diketahui, referendum untuk menjadi bagian dari Rusia diadakan di DPR dan LPR, serta di wilayah Zaporizhzhia dan Kherson dari tanggal 23 hingga 27 September. Mayoritas penduduk mereka memilih untuk menjadi bagian dari Rusia.