Hasil Referendum 'Palsu' Ukraina Mengarah ke Aneksasi Rusia, AS Rencanakan Resolusi PBB
JAKARTA - Pejabat Rusia di empat wilayah pendudukan Ukraina melaporkan suara mayoritas besar yang mendukung bergabung dengan Rusia, ketika Amerika Serikat merencanakan resolusi PBB yang mengutuk referendum sebagai palsu dan Moskow tetap menentang.
Pemungutan suara berlangsung selama lima hari di wilayah timur Donetsk dan Lugansk dan di Zaporizhzhia dan Kherson di selatan, bersama-sama membentuk sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Penghitungan suara dari hasil lengkap pada Hari Selasa di empat provinsi berkisar antara 87 persen hingga 99,2 persen mendukung bergabung dengan Rusia, menurut pejabat yang ditunjuk Rusia.
Ketua majelis tinggi parlemen Rusia mengatakan, majelis itu mungkin mempertimbangkan pencaplokan pada 4 Oktober.
"Hasilnya jelas. Selamat datang di rumah, ke Rusia!," Dmitry Medvedev, mantan presiden yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan sekutu Presiden Vladimir Putin, mengatakan di Telegram, melansir Reuters 28 September.
Di dalam wilayah pendudukan, pejabat yang ditempatkan Rusia mengedarkan kotak suara dari rumah ke rumah, dalam apa yang dikatakan Ukraina dan Barat sebagai latihan pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah.
"Lelucon di wilayah pendudukan ini bahkan tidak bisa disebut tiruan dari referendum," kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video malamnya pada Hari Selasa.
Terpisah, Amerika Serikat akan memperkenalkan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerukan negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan apa pun di Ukraina, mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya, kata utusan AS Linda Thomas-Greenfield.
"Referensi palsu Rusia, jika diterima, akan membuka kotak pandora yang tidak bisa kita tutup," katanya pada pertemuan dewan.
Diketahui, Rusia memiliki kemampuan untuk memveto resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Thomas-Greenfield mengatakan itu akan mendorong Washington untuk membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB.
"Setiap referendum yang diadakan di bawah kondisi ini, di laras senjata, tidak akan pernah bisa mendekati bebas atau adil," tukas Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki.
Sementara, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan dalam pertemuan itu, referendum dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi norma-norma pemilu.
"Proses ini akan berlanjut jika Kyiv tidak menyadari kesalahannya dan kesalahan strategisnya dan tidak mulai dipandu oleh kepentingan rakyatnya sendiri dan tidak secara membabi buta melaksanakan kehendak orang-orang yang memainkannya," papar Nebenzia.
Baca juga:
- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Ditunjuk Jadi Perdana Menteri, Sang Adik Pangeran Khalid Jabat Menteri Pertahanan
- Direktur Jenderal IAEA Berharap Bisa Kunjungi Rusia dan Ukraina Pekan Ini untuk Bahas PLTN Zaporizhzhia
- Cela Pemungutan Suara Rusia, Presiden Zelensky: Lelucon Ini Bahkan Tidak Bisa Disebut Tiruan Referendum
- Dituduh Tega Bunuh Muridnya hanya Karena Kesalahan Ejaan, Guru Ini Menjadi Buronan Polisi
Diketahui, tak satu pun dari empat wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow dan telah terjadi pertempuran di sepanjang garis depan, dengan pasukan Ukraina melaporkan lebih banyak kemajuan sejak mereka mengalahkan pasukan Rusia di provinsi kelima, Kharkiv, awal bulan ini.
Presiden Zelensky mengatakan wilayah Donetsk di timur tetap menjadi prioritas strategis utama negaranya, dengan pertempuran "sangat parah" yang melanda beberapa kota.