Sah! BNPB Setujui Hibah Rp56,8 Miliar untuk Rekonstruksi Pesisir Selatan Sumbar

SUMBAR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyetujui proposal dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat tahun anggaran 2023 sebesar Rp56,8 miliar.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah menyampaikan persetujuan itu tak lepas dari realisasi penggunaan hibah dana di daerah yang sangat bagus, mulai dari serapan anggarannya hingga kualitas pengerjaan.

"Nah, seperti yang kami mau. Kalau bisa nambah lagi. Jangan sampai capek-capek mengusulkan, setelah disetujui, realisasi minim," katanya saat menjamu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di ruang kerjanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 14 September.

Kedatangan bupati ke BNPB didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Doni Gusrizal, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yuskardi dan Kepala Bagian Humas Vorzil Yandrison.

Deputi melanjutkan selain serapan dan hasil yang bagus, persetujuan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan, khususnya yang rusak akibat bencana alam. Masyarakat butuh infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, jembatan maupun irigasi sebagai sarana penunjang kegiatan perekonomian di daerah.

Ia berharap Pemkab Pesisir Selatan kembali mengajukan usulan tambahan untuk anggaran 2023, sehingga target pertumbuhan dapat tercapai. "Dengan catatan, harus yang skala prioritas. Artinya, yang benar-benar dibutuhkan saat ini," tutur Deputi.

Pada kesempatan itu, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul menyatakan usulan itu karena beberapa infrastruktur yang rusak akibat tingginya curah hujan pada pertengahan Desember 2021. Kondisi tersebut memicu terganggunya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perumahan dan fasilitas publik, jika tidak segera ditangani bakal menimbulkan kerugian yang lebih besar.

"Besaran hibah dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan tahun depan jauh lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya Rp6,3 miliar," kata bupati.

Kegiatan rehabilitasi yang diusulkan adalah pembangunan pengaman Muaro Surantih Kecamatan Sutera sebesar Rp23,1 miliar, karena kawasan wisata, bahkan di kawasan itu terdapat satu SD.

Selain itu, rekonstruksi pengaman tebing sungai Batang Painan sebesar Rp15 miliar, sedangkan di hulunya terdapat objek wisata Timbulun yang menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.

"Selain itu, juga pembangunan satu unit jembatan di Nagari IV Kiri Hilir Kecamatan Batang Kapas yang beberapa waktu lalu putus akibat banjir," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi periode masa hibah 2021-Novemver 2022 sebesar Rp6,3 miliar telah selesai 100 persen.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibiayai APBN melalui hibah BNPB tersebut, antara lain rekonstruksi jalan Kampung Tengah 1 Kecamatan Tanah Ampek Hulu Tapan senilai Rp2,03 miliar, rekonstruksi jembatan gantung Pasar 60 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan senilai Rp3,2 miliar, rehabilitasi jalan Limau-Limau - Ngalau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebesar Rp731 juta.

"BNPB juga mengalokasikan hibah dana untuk rehabilitasi jalan Labuhan Tanjak dan sekitarnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti sebesar Rp266 juta," ujar Doni.

Bahkan, salah satu jembatan di Nahari Kampung Tengah Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan saat ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat setempat, mirip dengan jembatan Ampera.

Pemerintah kabupaten bakal memberi penerangan yang bagus pada jembatan itu, sehingga menambah keindahan dan keberadaannya memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Meski demikian, saya mengimbau pada masyarakat agar menjaganya, sehingga bisa bermanfaat lebih lama," tandasnya.