Lima Strategi Ekonomi Biru, Menteri Trenggono: Kita Sedang Siapkan Payung Hukumnya
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan payung hukum terkait dengan rencana implementasi strategi ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi pada kegiatan di ruang laut.
"Sekarang sedang dalam penyiapan payung hukum mudah-mudahan bisa segera selesai," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, usai menyampaikan pengarahan pada Strategi Implementasi Ekonomi Biru di Bidang Perikanan, Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Minggu 11 September.
Setelah ada payung hukum, strategi ekonomi biru akan diujicobakan ke beberapa daerah sebelum diterapkan secara menyeluruh.
"Jadi, tidak langsung dijalankan secara masif tetapi trial dahulu. Kalau bagus, baru diterapkan. Maka, keberlanjutan ekosistem di laut akan berjalan baik, dan nelayan akan diuntungkan," ujarnya.
Wahyu menegaskan, strategi ekonomi biru merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada nelayan lokal tradisional.
"Sekarang ini kami mau berpihak pada mereka, butuh sesuatu apa yang bisa kami berikan, salah satunya menghidupkan pertumbuhan ekonomi di situ supaya nelayan bisa berkembang," tuturnya.
Baca juga:
- Wacana Pos Aduan Kasus Tanah dan Sengketa Lahan Berdiri di Kedai Kopi, Kajari Tanjungpinang: Saya Pikir Efektif
- Ini 8 Langkah Anies Sikapi Kenaikan Harga BBM di Jakarta
- 3 Kapolda Diduga Setujui Skenario Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J, Lemkapi: Ini Tidak Rasional
- Kasus Pencabulan Calon Pendeta di Alor NTT, Komnas Perempuan Desak UU TPKS Diterapkan
Adapun strategi ekonomi biru terdapat lima poin. Trenggono menjelaskan yang pertama adalah memperluas wilayah konservasi dengan target 30 persen dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi.
Kemudian kedua, lanjut dia, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.
Ketiga, 'Bulan Cinta Laut', dalam pelaksanaannya nelayan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di laut.
Selanjutnya, keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut; dan terakhir, kelima, neraca sumber daya laut dijadikan alat untuk mengukur keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya laut.
Selain itu, terdapat kebijakan budi daya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tangkapan yang memiliki kontribusi signifikan di laut sehingga populasi ikan tetap terjaga dan melindungi jenis ikan tertentu untuk ditangkap.
Rumput laut memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon dan menjadi bahan baku utama untuk industri-industri lain.